Mitigasi Bencana Longsor, Pemprov Sumbar Lakukan Kolaborasi, Sinergi dan Harmonisasi Dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional

Mitigasi Bencana Longsor, Pemprov Sumbar Lakukan Kolaborasi, Sinergi dan Harmonisasi Dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional

Berita Utama Rina Yuli Hefni, S.ST.(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK) 27 Juni 2024 09:32:58 WIB


Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melakukan kolaborasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sebagai tiga konsep dalam mengatasi persoalan mitigasi bencana yang ada di Sumbar. Hal ini mengemuka dalam pertemuan dengan Gubernur Sumbar yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, di ruang rapat istana gubernur, pada Rabu siang, (26/06/2024).

Kolaborasi, sinergi dan harmonisasi, merupakan tiga konsep yang dianggap ampuh dalam mengatasi persoalan mitigasi bencana yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Karena melalui sinergi dan kolaborasi, akan tercipta harmonisasi, yakni terbentuknya keseimbangan, terjalinnya komunikasi yang efektif, dan feedback yang cepat. Konsep ini dapat disinyalir berdampak positif terhadap proses pengembangan teknologi tepat guna, termasuk di sektor pembangunan infrastruktur.

Pada pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Hansastri, menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa dan ucapan terima kasih kepada BRIN atas kolaborasi dan sinergi yang dibangun dengan Pemprov Sumbar.

"Kami mewakili Gubernur Sumbar mengucapkan terima kasih kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional atas sumbangsih, pemikiran, tenaga dan waktu untuk membantu Provinsi Sumatera Barat dalam hal mitigasi bencana terutama longsor, hal ini harus diimplementasikan agar kedepan dapat mencegah terjadinya bencana alam di wilayah Provinsi Sumatera Barat," ucap nya.

Pada kesempatan yang sama, Oetami Dewi, selaku Direkur Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah menyampaikan bahwa penghijauan dan rehabilitasi hutan adalah fokus utama dalam hal mitigasi bencana longsor.

"Kedepan kita berharap dalam hal mitigasi bencana diperlukan kegiatan penghijauan, seperti daerah resapan air dan lahan miring, selain itu juga instalasi peralatan/bangunan pengendali longsor serta sosialisasi kepada masyarakat secara berkala tentang potensi bencana longsor dan tindakan antisipasinya," kata Oetami.

Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, Youlius Honesti, menambahkan bahwa mitigasi bencana longsor ini akan segera ditindaklanjuti dengan terus berkolaborasi dan merangkul seluruh stakeholder di Provinsi Sumatera Barat serta Balitbang akan berusaha untuk melakukan kajian mengenai pengendalian bencana tanah longsor di Provinsi Sumatera Barat terlebih didaerah-daerah yang rawan bencana tanah longsor. 

"Kami akan terus berkolaborasi dengan semua pihak terkait dalam hal mitigasi bencana ini, lebih baik mencegah dari pada mengobati. Peran Balitbang adalah sebagai think tank dalam mengkritisi berbagai permasalahan yang berkembang untuk selanjutnya merumuskan berbagai kebijakan dalam peningkatan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat," tutupnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut,  Agung B. Supangat, Tenaga Ahli Bidang Keahlian dan Pengelolaan DAS, Konservasi Tanah dan Air (KTA), Hidrologi Hutan Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi, Ade Purwanto, Perekayasa dari Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah,  Kepala BPDAS Agam-Kuantan, Perwakilan BKSDA Prov. Sumbar, Perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat, dan Kepala OPD lingkup Provinsi Sumatera Barat. (RYH/DiskominfotikSumbar)