Berita : Ulangi Kembali Kata Pencarian Anda - Pencarian Data/dokument/content
Kuatkan Pelaku Pariwisata Pembahasan Ranperda Pariwisata Halal Telah Masuk Tahap Akhir
Pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pariwisata Halal Yang Dilakukan Oleh Komisi V Dprd Sumbar Bersama Pemerintah Provinsi Telah Memasuki Tahap Akhir, Dprd Mendorong Ranperda Terkait Bisa Disahkan Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2020 Sekarang.
oleh : DENY SURYANI, S.IP(Sekretariat DPRD Prov. Sumbar), 25 Februari 2020 14:21:36 WIB
Baca Selengkapnya
Optimalisasi Pegelolaan Dana Desa. Kesejahteraan Tenaga Pendamping Desa Harus Diperhatikan
Padang,-ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (dprd) Provinsi Sumatera Barat (sumbar) Syamsul Bahari, Menyorot Kurangnya Kesejahtaraan Tenaga Pendamping desa. Pada Salah Satu Kabupaten Di Sumbar, Tenaga Yang Juga Bertugas Untuk Menunjang
oleh : DENY SURYANI, S.IP(Sekretariat DPRD Prov. Sumbar), 25 Februari 2020 14:20:24 WIB
Baca Selengkapnya
Gubernur Sumbar : Program Program Kemandirian Bagi Masyarakat Agar Segera Dijalankan
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, Menegaskan Agar Seluruh Opd Yang Memiliki Program Program Strategis Untuk Kesejahteraan Dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Agar Segera Menerapkan Program Tersebut Ditengah Masyarakat. Hal Tersebut Dikatakannya Saat Me
oleh : TITA SHANIA(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), 25 Februari 2020 11:44:08 WIB
Baca Selengkapnya
Kepala Badan Kesbangpol Sumbar : Ciptakan Stabilitas Politik Dukung Pilkada 2020
Kepala Badan Kesbangpol Sumbar, Nazwir, Mengatakan Bahwa Dalam Rangka Menghadapi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Seluruh Instansi Terkait Di Daerah Agar Mendukung Terwujudnya Kondusivitas Daerah Melalui Penciptaan Stabilitas Politik. Hal Tersebut
oleh : TITA SHANIA(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), 25 Februari 2020 11:26:53 WIB
Baca SelengkapnyaJelang Pilkada 2020, Rencana Aksi Penanganan Konflik Fokus Pada Potensi Kerawanan Sosial Politik
Jelang Dilaksanakannya Pilkada Serentak 2020 Yang Akan Diikuti Oleh 270 Daerah (provinsi Dan Kabupaten/kota), Kemendagri Melalui Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum (ditjen Polpum) Menginstruksikan Pemerintah Daerah Agar Memetakan Potensi Kerawanan.
oleh : TITA SHANIA(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), 25 Februari 2020 11:05:08 WIB
Baca Selengkapnya