Berita Utama DENY SURYANI, S.IP(Sekretariat DPRD Prov. Sumbar) 03 Februari 2017 22:50:49 WIB

---

PADANG - Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) sangat strategis dalam mendorong percepatan pengurangan angka pengangguran, pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi kerakyatan. BLK bisa menjadi wadah bagi upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

Melihat strategisnya peran BLK tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat merasa perlu mendorong peningkatan kapasitas BLK sebagai tempat untuk menempa tenaga terampil yang berkelanjutan. Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah BLK yang ada di Sumatera Barat.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Zigo Rolanda mengungkapkan, BLK merupakan tempat memberikan program-program pelatihan yang sangat berguna bagi masyarakat, baik untuk persiapan sebagai tenaga kerja maupun untuk keterampilan guna membuka usaha sendiri. 

"BLK melaksanakan program pelatihan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, baik untuk bekal sebagai pencari kerja maupun untuk bekal membuka usaha sendiri," kata Zigo saat berkunjung ke BLK Padangpanjang, Kamis (2/2).

Dengan program pelatihan keterampilan tersebut, lanjutnya, masyarakat mendapatkan berbagai keterampilan yang bisa diterapkan di dunia kerja. Berbagai program pelatihan seperti teknik mesin perbengkelan, teknisi komputer, tata busana, elektronik, tata graha, tata boga dan sebagainya. 

"Tentunya keterampilan tersebut sangat relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Disamping itu, juga bisa dimanfaatkan oleh peserta pelatihan untuk bekal keterampilan membuka usaha sendiri seperti perbengkelan, teknisi AC pendingin, menjahit dan sebagainya," ujarnya. 

Pentingnya peran BLK saat ini menurut Zigo, mengingat data-data yang ada, angka pengangguran di Sumatera Barat masih cukup tinggi. Kondisi perekonomian masyarakat juga belum sepenuhnya baik ditambah lagi tantangan tenaga kerja ke depan akan semakin berat seiring masuknya era ekonomi global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 

Senada, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Zusmawati mengungkapkan, BLK harus menjadi pendorong bagi angkatan kerja menjadi wiraswasta. Program pelatihan dan peralatan harus menyesuaikan dengan kondisi terkini di dunia kerja. 

"Program dan peralatan pelatihan BLK harus dilakukan upgrade, menyesuaikan dengan kondisi terbaru. Peserta pelatihan hendaknya diberikan pembekalan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang terus berkembang," katanya. 

Dia mengungkapkan, tantangan ekonomi global tidak bisa dihindari namun harus dijawab dengan kesiapan yang matang. Angkatan kerja harus disiapkan dengan pembekalan agar selesai pelatihan, angkatan kerja menjadi tenaga siap pakai.

"Baik untuk memasuki lapangan kerja maupun untuk berwiraswasta membuka usaha sendiri. Ini yang sangat perlu didorong sehingga angkatan kerja bisa menghadapi tantangan era globalisasi," lanjutnya. 

Zusmawati mengingatkan, angkatan kerja saat ini hendaknya merubah "mindset" tamat sekolah atau kuliah menjadi pegawai negeri. Angkatan kerja harus menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan (enterpreneurship) sehingga era MEA dan ekonomi global menjadi sebuah kesempatan emas mendapatkan kesempatan kerja atau membuka peluang usaha. 

"Untuk mempersiapkan hal itu, tentu BLK harus didorong melengkapi fasilitas yang sesuai dengan kondisi terkini dunia kerja. Program pelatihan keterampilan yang diberikan harus mengikuti perkembangan sehingga peserta pelatihan mendapatkan keterampilan yang mampu menjawab kebutuhan dunia kerja," tukuknya. 

Zusmawati mengakui, saat ini belum semua BLK yang dikelola pemerintah provinsi. Masih ada yang dikelola oleh kabupaten dan kota, termasuk juga BLK milik swasta. Khusus yang dikelola oleh pemerintah provinsi, DPRD akan mendorong pengelolaan yang lebih profesional dengan program-program terkini.

"Termasuk peralatan atau fasilitas pelatihan akan didorong untuk menggunakan peralatan terkini yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja," tutupnya./Publikasi(dprd.sumbarprov.go. id)

• 6 Daerah Teken Nota Kesepahaman Pembangunan Berkelanjutan
• Peresmian Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat
• Penyerahan Bantuan Kemasan Olahan Ikan dan Bantuan Sertifikat Halal
• Kesepakatan Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
• Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Badan Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Sumbar