Berita Utama () 16 September 2014 07:48:41 WIB

---

Bukittinggi----Enam kepala daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat lakukan penandatangan nota kesepahaman bersama pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum yang berintegrasi dan berkelanjutan. Penandatangan yang dilakukan Walikota Bukittinggi, Bupati Agam, Walikota Payakumbuh, Bupati lima Puluh Kota,Walikota Padang Panjang dan Bupati Tanah Datar, di Auditorium Balai Pustaka Bung Hatta, Bukittinggi, kamis siang (12/9) tersebut disaksikan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto yang diwakili Kepala Badan Pembinaan Kontruksi kementerian PU Hediyanto dan tokoh masyarakat Emil Salim.

"Penandatanganan  ini merupakan peluang yang bagus untuk melakukan sinergi antara kabupaten/kota yang berdekatan, sebab infrastruktur itu tidak mungkin dibangun per kabupaten/kota tapi harus dibangun bersama-sama.  Tentunya dengan kesepahaman yang dilakukan dapat mensukseskan pembangunan, apalagi program ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk juga untuk anggarannya," sebut Gubernur usai penandatanganan.


Menurutnya, meskipun mendapatkan dukungan penuh dari kementerian PU untuk melakukan pembangunan di Sumbar, namun pemerintah Provinsi sendiri tentunya juga ikut membantu dalam beberapa hal agar pembangunan infrastruktur ini dapat berjalan dengan cepat, tanpa terkendala. "Kita di daerah mendukungnya melalui kebijakan, percepatan pembebasan tanah dan juga bantuan dana," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Kontruksi Kementerian PU Hediyanto menyebutkan, Sumbar sebagai daerah yang banyak potensi besar terutama pada bidang pariwisata, dalam pengembangannya tentunya membutuhkan sinergi dan keterpaduan. "Sebab planing torism, pasti tak  hanya kunjungan untuk satu daerah saja, tapi semua daerah yang memiliki berpotensi akanmenjadi daerah akan dikunjungi," bebernya.

Lebih lanjut, ia menyatakan harusnya dalam pembangunan infrastruktur di daerah yang berdekatan juga dilakukan sinergi dan bersama-sama. Untuk jalan misalnya, harus dalam jaringan yang  baik, air bersih dan air minum juga dijaga agar berkualitas baik dan kebersihan sampah menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, sebab daerah yang bersih menjadi pilihan kunjungan wisatawan datang. " Sebelum kementerian PU siap membangun, harus ada kekompakan antara daerah terlebih dahulu, dengan saling membantu dan bekerjasama, sebab akan sama-sama merasakan manfaatnya," ungkapnya.

Untuk pembangunan infrastruktur di Sumbar, Hediyanto mencatat kementerian PU telah berikan Rp 1,5 triliun untuk pembangunan jalan, Rp 600 hingga 700 miliar untuk air minum dan Rp 30 sampai 40 miliar untuk pengelolaan sampah. Kementerian PU telah menjadi ledding sektor dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan untuk 6 kabupaten/kota ini yang merupakan infrastruktur regional dan sebagian infrastruktur memiliki fungsinya nasional. "Kalau nasional kementerian PU yang bertanggung jawab. Anggaran untuk pembangunannya, tak hanya untuk setahun saja namun terus berkelanjutan diluncurkan," paparnya.

Penandatangan nota kesepahaman bersama pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum di 6 daerah  ini dilakukan, sebagai langkah persiapan untuk sebagian daerah lintas barat yang dilewati trans Sumatera. "Ini pastimya langkah untuk persiapan  trans sumatera. Meskipun jalan menjadi prioritas nomor satu, namun  kereta api yang telah miliki jaringan di Sumbar, tentunya jalan yang ada dapat dipakai kembali,"pungkasnya.(HumasSumbar).

• Program Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
• Data Profil Nagari/Kelurahan Tentukan Keberhasilan Pembangunan
• Sekretariat Komisi Informasi Daerah Minta Adanya Keseragaman Status Kelembagaan dan Anggaran
• Pers dan Pembangunan Daerah
• Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat