DKP PROVINSI SUMBAR ADAKAN KEGIATAN SIKRONISASI ALAT TANGKAP DI UPTD PPP SIKAKAP
Berita Utama NONONG HANUGRAH, A.Md(Dinas Kelautan dan Perikanan) 25 Mei 2016 09:29:30 WIB
Sikakap, 25/05/2016 Salah satu upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam memperkuat validasi data alat tangkap perikanan di daerah maka melalui program Bidang tangkap, DKP melaksanakan kegiatan sikronisi alat tangkap di berbagai daerah Sumatera Barat.Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang keberadaan alat tangkap di bergai daerah sehingga informasi mengenai alat tangkap perikanan dapat diterima dan di fahami di berbagai daerah. Upaya ini juga mendukung pemerintah dalam pemetaan pada saat akan memberikan bantuan kepada masyarakat Kelautan dan Perikanan. Hal ini seperti di sampaikan oleh Kepala Seksi Bidang Teknologi Alat Tangkap Ibu Ir.Lisnur, M.Si “Sikronisasi alat tangkap bertujuan untuk menyamakan persepsi di kalangan masyarakat sehingga informasi tentang suatu alat tangkap sama diberbagai daerah, selain itu agar tidak terjadi simpang siur data alat tangkap di dinas terkait”, ucap beliau saat memberikan pengarahan di Aula UPTD PPP Sikakap.
Sikakap masuk daerah yang menjadi target kegiatan ini karena sikakap merupakan daerah yang di dominisai dengan kegiatan penangkapan ikan. Kegiatan sikronisasi alat tangkap di laksanakan di aula pertemuan nelayan UPTD PPP Sikakap yang di hadiri oleh nelayan sikakap sebanyak 30 orang. Kegiatan ini berlangsung pada hari kamis tanggal 19 mei 2016. Pelaksana kegiatan ini adalah Bidang Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang di hadiri oleh pejabat eselon IV yang membidangi teknologi alat tangkap beserta 3 orang staffnya.
Selain sikronisasi alat tangkap, pada waktu yang bersamaan UPTD PPP Sikakap memberikan sosialisasi tentang pengadaan kartu nelayan di daerah sikakap dan sekitarnya. Sosialisasi ini merupakan upaya pemerintah dalam mendukung percepatan pencetakan kartu nelayan guna memperkuat validasi data masyarakat Kelautan dan Perikanan, selain itu untuk menjadi salah satu syarat pengajuan asuransi khusus nelayan yang merupakan penjaminan resiko yang pada saat itu di sosialisasikan oleh DKP mengenai asuransi nelayan.
Pada kesempatan ini disampaikan kepada nelayan yang hadir bahwa UPTD PPP Sikakap menjadi fasilitator bagi nelayan yang ingin menerbitkan kartu nelayan, sehingga nelayan tidak perlu ke provinsi atau kabupaten yang menghabiskan waktu dan biaya.
By : Cici Anggara, S.Pi.MP
Berita Terkait Lainnya :
- PROGRAM & KEGIATAN PRIORITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SUMBAR
- DISPORA SUMBAR DUKUNG KEGIATAN POSITIF, OR- PPM PESISIR SELATAN
- DISPORA SUMBAR RAPAT PERSIAPAN PENERIMAAN PESERTA PPI-A
- KADISPORA BUKA KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM PSP3 ANGKATAN XXIV
- DISDIK SUMBAR ADAKAN RAKOR TEKNIS KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM