Akselerasi Indeks Pemdi, Pemprov Sumbar Gelar Bimtek Arsitektur Digital
Berita Utama Satria Oki Sanjaya, S.I.Kom.(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK) 02 September 2026 09:39:00 WIB
PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Arsitektur Pemerintah Digital, Manajemen Layanan Digital Pemerintah, dan Kompetensi Digital ASN, yang berlangsung pada hari Selasa (01/09/2026), bertempat di Aula BAPPEDA, Padang.
Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar, Medi Iswandi. Acara ini turut dihadiri oleh Asisten Deputi Manajemen Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Fahmi Alusi, kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Sumbar, Rudy Rinaldy, serta para perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar, Pemerintah Kota Bengkulu, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
Pelaksanaan Bimtek ini bertujuan untuk menyelaraskan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), memperkuat manajemen layanan terpadu, serta meningkatkan kapasitas dan digital mindset jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mendongkrak Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) Sumatera Barat.
Saat menyampaikan sambutannya, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar, Medi Iswandi menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk merespons kebutuhan masyarakat yang serba cepat.
"Transformasi digital pemerintahan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat menuntut pemerintah untuk terus beradaptasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," ujar Medi Iswandi.
Lebih lanjut disampaikan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia pengelolanya.
"Keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. ASN dituntut tidak hanya mampu memanfaatkan teknologi, tetapi juga beradaptasi, berinovasi, serta menjaga keamanan informasi," lanjutnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Manajemen Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Fahmi Alusi, menekankan perlunya perubahan paradigma tata kelola digital di daerah, yakni mengikis ego sektoral menuju pembentukan ekosistem pemerintah digital yang terpadu (e-PEMDI).
"Kita harus beralih dari 'egosystem' menuju ekosistem. Ekosistem Pemerintah Digital (e-PEMDI) merupakan kerangka kerja kolaboratif yang menyatukan layanan, data, teknologi, keamanan, dan tata kelola agar seluruh instansi dapat bekerja secara terpadu demi menciptakan nilai publik," ungkap Fahmi Alusi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat, Rudy Rinaldy, memaparkan arah kebijakan daerah yang berfokus pada integrasi layanan publik dan pemetaan kesenjangan tata kelola digital di Sumatera Barat.
"Transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak sekadar berpatokan pada pengukuran indeks, melainkan harus berdampak nyata pada hadirnya layanan publik digital yang terintegrasi. Untuk itu, kita perlu melihat sejauh mana progres yang telah dicapai, mengidentifikasi kesenjangan (gap), menentukan arah kebijakan (direction) yang tepat, serta memperkuat kepemimpinan digital (leadership) di setiap Perangkat Daerah," tegas Rudy Rinaldy.
Kegiatan Bimtek yang berlangsung hingga 2 September 2026 ini diisi dengan berbagai materi teknis, diskusi interaktif, serta penyusunan peta jalan arsitektur layanan digital daerah yang dipandu langsung oleh tim narasumber dari Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB. (feb/sat/diskominfotik sumbar)