Berita Utama Dedi Oscar Adams, M.I.Kom.(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK) 06 Oktober 2022 18:35:16 WIB

---

Meski angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berada pada posisi keenam terendah secara nasional atau terendah kedua di Sumatera, namun target pengentasan kemiskinan ekstrim hingga nol persen pada tahun 2030 sesuai SDGs atau tahun 2024 sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2019 - 2024), menjadi prioritas Pemprov Sumbar yang harus diwujudkan dengan kolaborasi dan komitmen semua pihak. 

Hal itu ditegaskan Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumbar saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Sumbar Tahun 2022, yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar di Ballroom Pagaruyuang, Hotel Balairung, Jakarta, Kamis (6/10).

Hadir dalam rakor tersebut kurang lebih 150 peserta terdiri dari bupati dan walikota se-Sumbar, Ketua TKPK provinsi yg ex oficio adalah Wakil Gubernur Sumbar, Ketua TKPK kab/kota yg juga merupakan ketua TKPK kab/kota, sekretaris TKPK se-Sumbar serta kepala organisasi perangkat daerah terkait pengentasan kemiskinan di lingkup Pemprov Sumbar.

Dalam pemaparannya gubernur menyatakan komitmen itu penting untuk sinergi dan optimalisasi berbagai program penanggulangan kemiskinan di Sumbar. Sebab kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multi dimensional dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut.    

"Adalah tugas kita bersama pada hari ini untuk berkolaborasi dan berkomitmen bersama untuk dapat kita intervensi melalui program dan kegiatan dari seluruh sektor baik yang dilaksanakan oleh provinsi, kabupaten dan kota. Dengan komitmen bersama Insya Allah,  kemiskinan dapat kita turunkan dan kita entaskan," ujar gubernur.

"Mari kita hilangkan pola pikir yang keliru yang mengangap kemiskinan tidak dapat dihapuskan dan menganggap bagian dari takdir, padahal sebenarnya miskin itu adalah kondisi hidup yang bisa berubah jika manusianya berniat mengubahnya," sambung gubernur.

Hal senada juga disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy selaku Ketua TKPK Provinsi Sumbar. Menurutnya, optimisme penanggulangan kemiskinan harus menjadi penyemangat. Pasalnya, Sumbar sebagai daerah yang bukan mengandalkan manufaktur dan industri tapi bisa angka kemiskinannya rendah.

"Itu berarti pertanian Sumbar dalam arti luas bergerak kearah yg baik. Kita harus saling bersinergi dan berkolaborasi untuk program-program yang dijalankan. Setiap daerah katakteristiknya berbeda, jadi harus beda juga  pendekatannya. Karena itu data menjadi hal yg sangat penting, salah data bisa salah program," tegas wagub.

Sebagai langkah awal komitmen, dalam rakor ini dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama seluruh ketua TKPK yang dalam hal ini adalah wakil kepala daerah se Sumatera Barat yang bertanggungjawab kepada kepala daerahnya masing-masing.

Secara garis besar komitmen tersebut menurut Ketua Pelaksana Rakor, Medi Iswandi, bertujuan untuk memperkuat sinergi kebijakan dan strategi dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal antara provinsi dan kabupaten kota yang yang tercantum dengan jelas dan konkret dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD).

Tujuan lain adalah optimalisasi program/kegiatan yang terkait dengan percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal dalam dokumen Perencanaan dan Penganggaran Provinsi  dan Kabupaten/Kota dalam bentuk program/kegiatan dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan.

"Melalui komitmen ini juga, kita secara bersama menggunakan data tunggal untuk menentukan dan menetapkan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial di Provinsi Sumbar dengan merujuk kepada Kepmen Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 dengan pemutakhirannya yang telah diperingkat dan memuat rincian informasi by name by address atau disebut dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)," papar Medi.

2023 Fokus Mentawai 

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat bahwa secara umum, pada periode September 2013  sampai dengan Maret 2022 tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. 

Selama lebih satu windu ini, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat telah ditekan cukup signifikan dari 384,08 ribu jiwa pada September 2013, menjadi 335,21 ribu jiwa  pada Maret 2022. 

Secara persentase juga mengalami penurunan dari 7,56 persen kondisi September 2013, menjadi 5,92 persen  pada kondisi Maret 2022. Kondisi ini juga lebih rendah dari nasional yaitu 9,54 persen.

Meskipun begitu, untuk percepatan penanganan kemiskinan ekstrem semua kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat dimasukan dalam daerah penanganan kemiskinan ekstrem yang perlu dilakukan upaya percepatan untuk dihapuskan kemiskinannya sampai 0 persen sesuai dengan target pada RPJMN 2019 - 2024.

Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi memberikan perhatian khusus pada Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumbar, sebesar 14,84 persen. Melalui rakor penanggulanhan kemiskinan, gubernur kembali mengingatkan untuk memprioritaskan program dan kegiatan di Kepulauan Mentawai.

"Oleh karena itu pada tahun 2023 nanti saya sudah instruksikan SKPD terkait di Provinsi agar dapat memprioritaskan program/kegiatannya di Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga Mentawai dapat keluar dari kondisi kemiskinan ekstrem sebagaimana yang diberi label oleh pemerintah pusat," jelas gubernur.(doa/MMC)

 

Dinas Kominfotik Sumbar

• Laporan Kegiatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Tahun 2015
• Pengawalan dan Pengamanan Gubernur Sumatera Barat Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Dari Baznas Sumbar
• Ibu Nevi Irwan Prayitno Tutup Kegiatan Penguatan Peran LKKS-Posdaya Dalam Penanggulangan Kemiskinan
• Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Menjadi Narasumber Rakor Pembangunan KPH Tingkat Nasional Tahun 2017
• Samakan Persepsi, Gubernur Sumbar Rapat Dengan Pemerintah Pusat