Berita Utama TITA SHANIA(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) 24 September 2018 14:13:54 WIB

---

Rabu (13/09) bertempat di Tua Pejat, Kepulauan Mentawai, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar menyelenggarakan Forum Komunikasi dan Konsultasi (Forkomkon) Jajaran Kesbangpol se- Sumbar yang diikuti oleh Kepala Badan/Kantor/Bagian Kesbangpol Kabupaten/Kota bersama Sekretaris/Kasubag Tata Usaha/Kasubag Program. 

Forkomkon dibuka oleh Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Kortanius Sabaeleake, yang mewakili Bupati Kepulauan Mentawai. Pada sambutannya, Wakil Bupati mengapresiasi kehadiran jajaran kesbangpol kabupaten dan kota serta provinsi di Kepulauan Mentawai dan mengharapkan dapat dihasilkan sebuah rumusan kesepakatan yang dapat menjadi rekomendasi bagi Gubernur dalam mengambil kebijakan terkait persoalan persoalan yang dihadapi oleh Kesbangpol dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

 Pada acara ini juga, Kepala Badan Kesbangpol Prov Sumbar, Nazwir, SH, M.Hum turut memberikan arahan. Beliau mengatakan bahwa semua pihak perlu menjaga kondusivitas jelang pelaksanaan pemilu 2019. Beliau juga menekankan agar kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota dapat membentuk sebuah networking yang terpadu dalam menyediakan dan mendistribusikan informasi termasuk tentang perolehan suara pada pemilu 2019 nantinya.

Senada dengan hal tersebut, Kasubid Hubungan Antar Lembaga (HAL) dan Pemilu, Asih Nurhadi, S.Sos, yang mewakili Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, dalam paparannya mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, dalam menghadapi pemilu, pemerintah daerah mesti membentuk Tim Pemantauan Situasi dan Kondisi Politik Daerah. Dan apabila ada kesepakatan, maka kesbangpol daerah dapat pula membentuk sebuah DESK PEMILU yang berfungsi sebagai pusat informasi dan data pada pemilu 2019 nantinya.

Pada kesempatan ini, turut memberikan paparan yakni Kepala Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, dan Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar. Pada paparannya, masing masing kepala bidang memaparkan program program kerja pada level provinsi dengan harapan agar dapat disinkronkan dengan program program kerja kesbangpol kabupaten/kota. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Firdaus, SH, juga mengatakan bahwa kabupaten/kota yang belum membentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), agar dapat membentuknya mengingat telah ada peraturan yang mengatur hal ini.

Dalam diskusi yang dilakukan dengan kabupaten/kota, ada beberapa masukan yang diusulkan oleh kesbangpol kabupaten/kota, diantaranya, ada usulan agar upaya upaya sinkronisasi program dan kegiatan antara kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan dengan lebih konkret, diantaranya melalui surat Gubernur kepada Bupati/Walikota. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas tugas kesbangpol dapat dilakukan dengan maksimal dan terpadu.

Kegiatan yang juga menjadi ajang silaturahim jajaran kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota ini berakhir dengan tertib dan lancar pada sore harinya, dengan menghasilkan sebuah rumusan kesepakatan bersama jajaran kesbangpol se- Sumbar.

• Rakernas jajaran kesbangpol se-Indonesia fokuskan peningkatan kewaspadaan dini
• Forkomkon jajaran kesbangpol se- Sumatera Barat perkuat esistensi Kesbangpol
• Jajaran Kesbangpol se- Sumatera Barat sepakati dukung penuh pelaksanaan Pemilukada serentak
• Penerimaan Pajak Kendaraan Turun, DPKD Sumbar Salahkan Kondisi Ekonomi
• Jadi instansi vertikal, Kesbangpol selenggarakan sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan