Asrul Tanjung, ciptakan Birokrasi bebas narkoba, dengan melakukan tes urine
Berita Utama DENY SURYANI, S.IP(Sekretariat DPRD Prov. Sumbar) 24 Maret 2018 22:38:31 WIB
PADANG,-Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Asrul Tanjung meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera menindak tegas keterlibatan oknum Aparatus SIpil Negara (ASN) yang tertangkap kasus narkoba.
Menurutny, untuk memastikan bahwa ASN dapat bebas narkoba baik yang di lingkungan birokrasi segera dilaksankan test urine.
" Saya kira untuk urusan narkoba ini kita mesti tegas. Jangan diberikan ruang untuk dapat masuk ke lingkungan birokrasi, terlebih kepada mereka yang menjadi ujung tombak pemerintahan daerah. Jika perlu untuk memastikan bahwa aparatur sipil negara ini bebas narkoba, segera laksanakan test urine di seluruh OPD, supaya tidak ada kerisauan di masyarakat," ujarnya saat ditemui, Kamis (22 /3)
Ia mengatakan, peredaran narkoba sudah masuk pada level gawat darurat. Untuk itu perlu komitmen bersama untuk melakukan bersih narkoba pada lingkungan OPD, berangkat dari hal tersebut kepala daerah harus melakukan kordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya adalah BNN, upaya tersebut dilakukan agar terciptanya lingkungan yang birokrasi yang sehat tanpa narkoba.
"Jika ada anggota ASN yang terlibat menggunakan dan mengedarkan barang haram tersebut, maka lakukan tidakan tegas secara hukum yang berlaku, " tegasnya.
Mengenai adanya oknum PNS menggunakan narkoba, patut menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana jika seorang abdi negara dapat maksimal melaksanakan tugasnya jika mereka memiliki ketergantungan pada zat berbahaya tersebut.
"Kedepan untuk rekrutment tenaga ASN atau honorer di setiap OPD baik juga jika dilaksanakan test urine untuk memastikan bebas narkoba. Bagaimana mungkin kita berharap mendapatkan pelayanan dan kinerja yang optimal dari seorang yang memiliki ketergantungan dengan narkoba. Saya imbau baik juga jika pemkot segera test urine. Jangan sampai terjadi fenomena gunung es, kecil yang tampak namun jauh lebih besar sesungguhnya," tegasnya.
Anggota Komisi V DPRD Sumbar Endarmy menyampaikan isu-isu penting saat ini yang berkaitan dengan masyarakat banyak, salah satunya adalah tentang peredaran narkoba yang semakin mengkhawatirkan.
Ia mengatakan, penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang sangat menghawatirkan di Sumatera Barat, untuk itu meningkatkan pengawasan terhadap peredaran narkoba kepada semua elemen masyarakat harus gencar dilakukan.
Lebih lanjut, selain melakukan pengawasan Pemda juga harus melakukan kordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Ormas , Perguruan tinggi,Tokoh Adat, serta TNI dan Polri yang tupoksinya merupakan penegak Hukum.
"Jika langkah kordinasi tidak dilakukan maka akan bermuara kepada gagalnya proses pecegahan peredaran narkoba yang sangat meresahkan masyarakat"tegasnya. *Publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)