Komisi VIII DPR RI Kunjungi Sumbar tinjau dalam lokasi banjir dan longsor

Komisi VIII DPR RI Kunjungi Sumbar tinjau dalam lokasi banjir dan longsor

Berita Utama Bagian Pemberitaan Biro Humas(Biro Humas Sekretariat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat) 21 November 2015 03:10:16 WIB

Pj. Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek menyambut kunjungan kerja spesifik komisi VIII DPR RI ke Sumatera Barat dalam rangka peninjauan bencana banjir dan longsor di Istana Gubernuran, Jumat (20/11). Acara ini dihadiri oleh Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Walikota Padang, Kepala BPBD Sumbar, Kepala Dishubkominfo Sumbar, Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Kabid P2PL) Dinas Kesehatan Sumbar, Kepala BPBDPK Kota Padang, dan Kadis TRTB Kota Padang. Tim kerja spesifik komisi VIII DPR RI dipimpin oleh Hamka Haq dengan 8 orang anggota yang hadir yakni Agus Susanto, Noor Achmad, Dwi Astuti Wulandari, Kuswiyanto, Arzeti Bilbina Setiawan, Iqbal Romzi, Achmad Mutaqim, dan Choirul Muna.

Ketua tim komisi VIII DPR RI Hamka Haq mengatakan kunjungan kerja ini bertujuan untuk melakukan komunikasi intensif dengan mitra kerja daerah, meninjau lokasi bencana longsor dan banjir, sehingga kita memperoleh masukan dan data mengenai bencana alam longsor dan banjir di Sumatera Barat. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 ruang lingkup kerja komisi VIII DPR RI meliputi sosial dan agama dimana memiliki mitra kerja dengan Kementerian Agama, Kementrian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam hal ini kita lebih spesifik ke peninjauan bencana banjir dan longsor.

“Bencana banjir dan longsor disebabkan oleh ulah manusia maupun bencana alami, harapan kedepannya setiap stake holder harus tetap fokus menjalankan tugas dalam penanggulangan bencan sehingga dapat meminimalisir korban dan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana” ucap Hamka Haq.

Sementara itu Donny Moenek menjelaskan bahwa salah satu fungsi Gubernur adalah sebagai utusan pusat di daerah yakni koordinasi antar setiap daerah kab/kota, termasuk mengenai bencana.

Saat ini Sumatera Barat telah memetakan daerah lokasi rawan bencana banjir dan longsor. Hasil pemetaan ini adalah dari 19 Kab/Kota di Sumbar, 15 Diantaranya memiliki Potensi Banjir yakni Kota Padang, Pariaman, Payakumbuah, Solok, Kab Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Tanah Datar, Solok, Solsel, Pesel, Sijunnjung, dan 17 yang memiliki potensi longsor kecuali Kota Payakumbuh dan Kota Solok.

Selain itu, efektifitas manajemen penanganan banjir di Sumatera Barat dapat dilakukan dengan cara efektifitas aliran informasi dari peringatan dini sampai diseminasi (penyebaran informasi) pusdalops sebagai sumber informasi dan peran kelompok siaga bencana dalam melaporakan kondisi di lapangan, sinergisitas koordinasi penanganan bencana banjir dan longsor antara provinsi dan bpbd kab,kota, koordinasi lintas skpd dan muspida pada saat bencana banjir dan longsor, keterlibatan sektor swasta dan dunia usaha dalam upayan tanggap darurat dan recovery banjir maupun longsor, distribusi bantuan yang cepat dan akurat.

“Yang menjadi problematika pemerintah Sumbar saat ini adalah kesulitan mencari lahan untuk merelokasi masyarakat yang tinggal di lingkungan aliran sungai. Hal ini disebabkan keterbatasan fiskal daerah, oleh sebab itu saya menyarankan untuk pembebasan lahan dapat dibebankan kepada APBN”, ujar Pj. Gubernur

Selain itu, Donny Moenek menambahkan bahwa untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah maka perlu adanya relokasi dana dekonsentrasi menjadi dana desentralisasi dan merelokasi dana alokasi khusus (DAK) menjadi dana desentralisasi.

Bantuan dari BNPB Kepada Kota Padang

Setelah acara penyambutan kunjungan kerja spesifik komisi VIII DPR RI ke Sumatera Barat dalam rangka peninjauan bencana banjir dan longsor, BNPB memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Kota Padang. Bantuan ini berjumlah 500 juta yang merupakan bantuan untuk tanggap darurat.

Meninjau Lokasi Lonsgor

            Pj Gubernur Sumbar Donny Moenek bersama rombongan kerja spesifik komisi VIII DPR RI, dan rombongan Pemerintah Provinsi/Kota Padang datang langsung meninjau lokasi bencana longsor di Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan. Bencana longsor ini menghancurkan 2 rumah warga yang berada disekitaran lokasi longsor.

Telah dikunjungi sebanyak 2,461 Kali
Berita Terkait Lainnya :