Berita Utama Rina Yuli Hefni, S.ST.(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK) 20 Oktober 2026 19:28:16 WIB

---

BUKITTINGGI — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus memperkuat pertahanan siber dan ketahanan infrastruktur informasinya di tengah tingginya ancaman ruang digital. Langkah strategis ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Keamanan Infrastruktur dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah se-Sumatera Barat yang digelar di Aula Bung Hatta, Kota Bukittinggi, Selasa (20/10/2026).

Dalam sambutannya saat membuka kegiatan, Kepala Dinas Kominfotik, Rudy Rinaldy, menyebut Sumatera Barat telah menghadapi lebih dari 40.000 serangan siber hingga pertengahan 2026. Kondisi tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem keamanan informasi, mengantisipasi gangguan layanan digital, serta memastikan data masyarakat tetap terlindungi.

Rudy menegaskan bahwa ancaman terhadap keamanan wilayah kini tidak hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui ruang digital yang dapat menyasar infrastruktur dan layanan publik.

“Perang saat ini bukan lagi semata-mata pertarungan fisik secara face-to-face. Kita juga menghadapi perang siber (cyber war) yang dapat mengganggu bahkan melumpuhkan berbagai sektor vital pelayanan publik,” tegas Rudy.

Untuk menghadapi ancaman tersebut, Pemprov Sumbar memperkuat kolaborasi dengan Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) dan PT LSWare Teknologi Indonesia yang dipimpin Presiden Direktur Mr. Kim.

Kerja sama ini diarahkan untuk mengadopsi pengalaman dan teknologi keamanan siber, termasuk dari Korea Selatan yang menghadapi ancaman serangan digital secara intensif. Rudy menyebut pengalaman Korea Selatan menjadi salah satu referensi penting dalam membangun sistem pertahanan siber yang lebih tangguh di Sumatera Barat.

“Korea Selatan setiap hari menghadapi serangan siber dari Korea Utara, tetapi mereka mampu bertahan berkat penguasaan teknologi tinggi. Pengalaman dan teknologi tersebut menjadi pembelajaran bagi kita untuk memperkuat keamanan siber di Sumbar,” ujarnya.

Saat ini, Pemprov Sumbar telah menerapkan teknologi OmniGuard dan SecuMS untuk membantu mendeteksi serta melindungi sistem dan data pemerintah daerah.

Namun, menurut Rudy, perlindungan siber tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab Diskominfotik. Sistem keamanan harus diperluas ke seluruh unit pelayanan yang mengelola data penting, termasuk rumah sakit dan lembaga keuangan daerah seperti Bank Nagari.

“Keamanan informasi harus menjadi tanggung jawab bersama. Data medis pasien, informasi keuangan, dan data pribadi masyarakat harus dilindungi dengan sistem keamanan yang memadai. Jangan sampai penguatan keamanan hanya terpusat di Dinas Kominfo,” tegasnya.

Selain menghadapi ancaman siber, Sumatera Barat juga memiliki tantangan geografis berupa potensi bencana alam. Salah satu perhatian utama adalah lokasi kantor Diskominfotik Sumbar yang berada di kawasan zona merah rawan tsunami berdasarkan peta risiko bencana Padang Consensus.

Untuk mengurangi risiko gangguan terhadap sistem pemerintahan digital, Pemprov Sumbar merencanakan relokasi data center ke kawasan yang dinilai lebih aman atau zona hijau (green zone). Lokasi yang direncanakan berada di Kawasan Perkantoran Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura di daerah Cengkeh, Kota Padang.

Tahap perancangan menyeluruh (full design) ditargetkan rampung pada 2027, sedangkan pembangunan direncanakan mulai dilakukan secara bertahap pada periode 2027–2028.

Rudy menekankan bahwa keberlangsungan layanan digital pemerintah harus dipersiapkan dengan mempertimbangkan berbagai risiko, termasuk bencana alam yang berpotensi mengganggu infrastruktur teknologi informasi.

“Keamanan data tidak cukup hanya dengan menangkal serangan siber. Kita juga harus memastikan pusat data berada di lokasi yang aman dari risiko bencana. Jangan sampai ketika bencana terjadi, sistem pemerintahan digital ikut lumpuh,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota yang berada di kawasan rawan bencana, seperti Tanah Datar, Agam dan Pesisir Selatan, agar mulai memperhitungkan risiko bencana dalam perencanaan infrastruktur digital.

Menurutnya, pendekatan forecasting atau perkiraan risiko perlu diterapkan untuk menentukan lokasi pusat data, menyiapkan langkah mitigasi, serta menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintahan apabila terjadi keadaan darurat.

Rakor tersebut juga menyoroti pentingnya memastikan penguatan keamanan informasi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bagi Rudy, penguatan keamanan informasi, kesiapan menghadapi bencana, dan transformasi digital merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun pelayanan publik yang andal.

“Transformasi digital bukan sekadar menghadirkan layanan secara elektronik. Sistemnya harus aman, datanya terlindungi, dan layanannya tetap berjalan ketika masyarakat membutuhkan. Itulah yang harus kita pastikan bersama,” pungkasnya.

Melalui penguatan pertahanan siber, rencana relokasi pusat data, dan peningkatan tata kelola layanan digital, Pemprov Sumbar berupaya membangun infrastruktur pemerintahan yang lebih tangguh, aman, dan mampu menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat. (ryh/DiskominfotikSumbar)

• Syukuran Penempatan Kantor Baru Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
• Pergub Sumbar No 30 Tahun 2018, Pemimpin Redaksi Harus Wartawan Utama
• Dinas Pangan Pasaman Gelar Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman
• Gelar Rakor Ketahanan Ekonomi, Pemprov Sumbar Harapkan Stabilitas Daerah Hadapi Gejolak Ekonomi
• Antisipasi Tengkulak, Pemprov Sumbar Luncurkan Aplikasi Pasar Ikan