Berita Utama Rina Yuli Hefni, S.ST.(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK) 30 September 2026 20:07:25 WIB

---

PARIAMAN — Ribuan orang bergerak cepat menyusuri jalur evakuasi di Kota Pariaman, Rabu (30/9/2026) pagi. Sirene dan skenario gempa bumi berkekuatan 8,8 skala Richter menjadi penanda bahwa ancaman tsunami sedang terjadi.

Namun, Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Provinsi Sumatera Barat 2026 itu ternyata bukan sekadar latihan. Di balik pergerakan sekitar 1.200 peserta, justru terungkap sejumlah persoalan yang masih membayangi sistem kesiapsiagaan bencana Sumatera Barat.

Salah satu temuan paling krusial adalah waktu evakuasi masyarakat dari kawasan pantai yang masih mencapai sekitar 30 hingga 40 menit. Persoalan lain yang muncul adalah kendala komunikasi lintas kabupaten dan kota, belum hadirnya sejumlah perwakilan instansi teknis, hingga persoalan kenyamanan fasilitas di tenda pengungsian.

Gladi dalam format Field Training Exercise (FTX) tersebut dipusatkan di Lapangan Parkir Josal Football Academy, Cubadak Aia Utara, Kota Pariaman, dan dimulai sekitar pukul 06.30 WIB.

Sebanyak 1.200 peserta dari berbagai unsur ambil bagian. Mereka terdiri dari pemerintah daerah, TNI-Polri, Basarnas, PMI, instansi teknis, organisasi kemanusiaan, relawan, dunia usaha, akademisi, media, masyarakat hingga pelajar.

Skenario yang dimainkan tidak berhenti pada evakuasi. Peserta juga mempraktikkan penanganan korban, pencarian dan penyelamatan, pengelolaan posko, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pengungsi, distribusi logistik, pemulihan hingga sektor pendidikan.

Tetapi, dari seluruh rangkaian itu, persoalan yang muncul menjadi catatan penting bagi pemerintah.

Gubernur Sumatera Barat menegaskan, setiap temuan dalam gladi harus menjadi bahan evaluasi nyata. Kesiapsiagaan, menurutnya, bukan kegiatan seremonial yang selesai setelah simulasi ditutup.

“Melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana itu wajib hukumnya. Kesiapsiagaan ini krusial agar risiko bencana, potensi korban jiwa, hingga tingkat kerusakan dapat ditekan sekecil mungkin,” tegas gubernur.

Menurutnya, bencana tidak dapat dipastikan kapan akan terjadi. Karena itu, kesiapsiagaan harus dibangun menjadi budaya masyarakat, bukan semata-mata program pemerintah.

Pemerintah kabupaten dan kota diminta mendokumentasikan seluruh persoalan yang ditemukan selama gladi. Setiap persoalan harus memiliki tindak lanjut yang jelas, termasuk dukungan anggaran agar perbaikan tidak berhenti di atas kertas.

“Jangan menunggu bencana datang untuk belajar berkoordinasi, jangan menunggu sirine berbunyi untuk mencari jalur evakuasi. Bencana mungkin tidak dapat kita hindari, tetapi risikonya dapat kita kurangi dengan kesiapsiagaan dari sekarang,” jelasnya.

Sestama BNPB RI, Rustian, secara khusus menyoroti waktu evakuasi yang masih berada di kisaran 30 hingga 40 menit.

Menurutnya, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan tsunami harus mengetahui jalur evakuasi sebelum bencana terjadi. Kecepatan menjadi faktor penting karena tsunami dapat datang dalam waktu yang sangat singkat setelah gempa besar.

“Kalau gempa dan tsunami yang terjadi, di atas 8 skala Richter itu kecepatannya sama dengan pesawat. Jadi tidak bisa jalan dan lari-lari kecil, harus berlari,” kata Rustian.

Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan jalur evakuasi dan titik kumpul benar-benar jelas dan dipahami masyarakat.

“Pastikan jalur evakuasinya di mana. Dan tempat evakuasinya di mana,” ucapnya.

Jalur yang tidak dipahami warga, menurut Rustian, justru dapat menimbulkan persoalan baru. Arus massa berpotensi bertemu di satu titik dan menghambat proses penyelamatan.

Rustian juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak sekadar memiliki dokumen rencana kontingensi. Dokumen tersebut harus diperbarui secara berkala dan dipahami oleh seluruh unsur yang akan terlibat dalam penanganan bencana.

Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten dan kota. Dalam pemaparannya, Rustian menyebut 8 daerah berada pada indeks risiko bencana tinggi, sementara 11 daerah berada pada kategori risiko sedang.

“Rencana kontingensi yang ada di setiap kabupaten kota ini betul-betul harus bisa di-update, jangan hanya ada saja,” harap Rustian.

Artinya, kesiapan tidak cukup hanya diukur dari keberadaan dokumen. Ketika bencana terjadi, seluruh pihak harus mengetahui peran, jalur koordinasi, lokasi pengungsian, hingga mekanisme evakuasi dan pelayanan korban.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah sistem rujukan kesehatan ketika gempa besar dan tsunami terjadi.

Rustian mengingatkan agar rumah sakit yang berada di kawasan rawan tidak otomatis ditetapkan sebagai tujuan rujukan. Sebab, fasilitas kesehatan tersebut juga berpotensi terdampak bencana.

“Jadi jangan terjadi di sini, rujukannya ke rumah sakit yang berada di zona terdampak. Tidak boleh. Silakan cari yang aman,” tegasnya.

Dinas Kesehatan diminta sejak awal memetakan rumah sakit yang berada di lokasi aman dan mampu menjadi fasilitas rujukan ketika terjadi bencana besar.

Dengan begitu, sistem pelayanan kesehatan tidak justru lumpuh karena fasilitas yang menjadi tumpuan penanganan korban ikut terdampak.

Wali Kota Pariaman, Yota Balad, menilai latihan kebencanaan harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan.

Menurutnya, manusia memang tidak dapat mencegah alam berkehendak. Namun, masyarakat dapat mempersiapkan diri agar dampak bencana bisa ditekan.

“Kita tidak bisa mencegah alam berkehendak, tetapi kita bisa menyiapkan diri untuk mengurangi dampaknya,” kata Yota.

Ia menilai simulasi merupakan sarana membangun refleks masyarakat. Ketika bencana benar-benar terjadi, masyarakat diharapkan tidak larut dalam kepanikan dan sudah mengetahui ke mana harus bergerak.

“Gladi simulasi ini adalah kunci keselamatan kita. Melalui latihan ini, kita mengasah naluri, melatih refleks, dan memahami jalur evakuasi secara tepat,” jelasnya.

Yota pun mengajak masyarakat menjadikan kesiapsiagaan sebagai kebiasaan melalui semangat “Siap untuk Selamat.”

Gladi ini sekaligus menjadi momentum mengenang gempa Sumatera Barat 2009 serta satu abad gempa Padang Panjang.

Ribuan orang memang telah bergerak dalam simulasi. Namun, ukuran keberhasilan gladi bukan semata-mata ketika skenario berakhir dan peserta kembali ke tempat masing-masing.

Ujian sebenarnya justru terletak pada apa yang dilakukan setelah gladi, apakah waktu evakuasi 40 menit bisa dipangkas, komunikasi lintas daerah bisa diperkuat, jalur evakuasi benar-benar dipahami masyarakat, dan seluruh catatan kelemahan hari ini diperbaiki sebelum gempa dan tsunami yang sesungguhnya datang. (ryh/DiskominfotikSumbar)

• Sosialalisasi dan Pelatihan Kesiapsiagaan Daerah dalam Menghadapi Ancaman Bencana di Provinsi Sumatera Barat
• Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Mesti Menjadi Kebiasan di Wilayah Sumbar
• Diskominfo Sumbar Gelar Simulasi Kesiapsiagaan Hadapi Bencana
• Kepala Badan Kesbangpol Sumbar : Pengawasan Aliran Kepercayaan Ciptakan Kondusivitas Daerah
• Gubernur Sumbar dan Forkompinda Cek Posko Ketupat Singgalang, Kondisi Aman dan Terkendali