Gubernur Mahyeldi Dorong Ekonomi Biru, Targetkan Ekspor Ikan Sumbar via Pelabuhan Bungus

Gubernur Mahyeldi Dorong Ekonomi Biru, Targetkan Ekspor Ikan Sumbar via Pelabuhan Bungus

Berita Utama Dedi Oscar Adams, M.I.Kom.(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK) 21 Mei 2026 09:00:32 WIB


JAKARTA — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi menemui Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, di Jakarta pada Senin (18/5/2026). Dalam pertemuan strategis tersebut, Pemprov Sumbar menyodorkan empat program prioritas berbasis ekonomi biru guna mendongkrak kesejahteraan nelayan dan mendisrupsi pasar ekspor.

Mahyeldi menegaskan bahwa potensi bahari Sumbar yang masif harus dikelola lewat pendekatan ekonomi biru. Strategi ini mengawinkan keuntungan finansial masyarakat pesisir dengan kelestarian ekologi kelautan.

"Kita ingin potensi kelautan dan perikanan di Sumatera Barat dikelola secara berkelanjutan. Manfaat ekonominya harus dirasakan langsung oleh nelayan dan pembudidaya, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan," ujar Mahyeldi.

Langkah konkret Pemprov Sumbar dijabarkan dalam empat program utama yang diusulkan langsung kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program pertama diawali dengan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat pesisir dari hulu hingga hilir. 

Bersamaan dengan itu, program kedua berfokus pada pengembangan budidaya perikanan air tawar berbasis sistem bioflok, yang secara strategis diintegrasikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mengamankan ketersediaan pasokan pangan sehat.

Selanjutnya, sebagai langkah ketiga, Pemprov Sumbar mengusulkan optimalisasi UPTD BPBALP Sungai Nipah dan Taluak Buo sebagai sentra produksi hatchery (pembenihan) udang vaname utama untuk wilayah barat Sumatra, yang dalam pelaksanaannya didukung penuh oleh UPTD BPIU2K Karangasem. 

Peta jalan ini kemudian digenapi oleh program keempat, yakni mendorong pemanfaatan tujuh kawasan konservasi perairan di Sumbar agar dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata bahari berbasis ekowisata tanpa mengabaikan faktor lingkungan.

"Seluruh inisiatif ini kami integrasikan dengan pengelolaan kawasan konservasi agar keseimbangan ekologis tetap terjaga. Kesejahteraan masyarakat meningkat, dan kekayaan hayati laut tetap terlindungi untuk generasi mendatang," tutur Mahyeldi.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, memberikan lampu hijau terhadap peta jalan yang dipaparkan Pemprov Sumbar. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Syefdinon, mengungkapkan bahwa Menteri KKP menaruh perhatian khusus pada program Kampung Nelayan Merah Putih dan mendesak pencairan serta realisasi cepat untuk budidaya bioflok.

"Pak Menteri menyampaikan bahwa program ini akan memperkuat produksi perikanan tangkap. Target ke depan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga diarahkan untuk pasar ekspor melalui pemanfaatan Pelabuhan Samudra Bungus," ungkap Syefdinon.

Selain itu, KKP mendorong penguatan sektor hulu di Sumbar, mulai dari penyediaan induk ikan unggul, pembangunan pabrik pakan, hingga efisiensi biaya produksi lewat kemitraan pihak ketiga.

Menteri KKP juga meminta agar program ini dikerjakan secara kolaboratif, melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Dalam audiensi tersebut, Gubernur Mahyeldi turut didampingi oleh Kepala Bappeda Sumbar, Zefnihan, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Syefdinon.(adp/doa)