Berita Utama Dedi Oscar Adams, M.I.Kom.(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK) 13 Desember 2022 10:08:06 WIB

---

Budaya keterbukaan informasi harus menjadi nafas birokrasi dalam pelayanan publik, mulai dari tingkat provinsi hingga ke nagari. Apalagi di era keberlimpahan informasi saat ini, tidak jarang banyak informasi hoax yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Disinilah peran aktif penyelenggara negara untuk menjadi penawar informasi sesat. Informasi publik yang diproduksi oleh badan publik, seharusnya tidak boleh kalah oleh informasi hoax.

Demikian ditegaskan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Buya Mahyeldi saat membuka acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, Achievement Motivation Person, serta Buka Award di Hotel Truntum, Padang, Senin (12/12/2022).

Menurut gubernur, Sumbar sejak dahulu sebenarnya sudah menerapkan keterbukaan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Adanya istilah 'kubak kulik tampak isi' yang mengartikan bahwa seharusnya dalam urusan yang berkaitan dengan masyarakat, harus terbuka. Budaya yang sudah tertanam kuat ini, seharusnya bisa diimplementasikan dalam keseharian birokrasi.

Oleh sebab itu, gubernur sangat mengapresiasi Komisi Informasi Sumbar yang secara konsisten melakukan monev dan pembinaan kepada seluruh badan publik. Monev merupakan program yang strategis dalam rangka memotret kepatuhan badan publik dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. 

Tahun 2022 ini, Komisi Informasi Sumbar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 398 Badan Publik se Sumbar. Dari hasil monev ini disimpulkan bahwa terjadi kenaikan kepatuhan badan publik. Tahun ini sebanyak 24 Badan Publik yang dinilai informatif dan 24 Badan Publik dengan kategori menuju informatif. 

"Alhamdulillah ada kenaikan setiap tahun. Kami mengharapkan kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial belaka, namun benar benar bermakna dalam penguatan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik di Sumatera Barat. Dengan peningkatan kualitas ini tentu saja pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, demi terwujudnya masyarakat yang madani," harap gubernur.

"Pesan saya, jangan jadikan keterbukaan informasi publik sebagai lip service saja, karena penerapannya membutuhkan keseriusan terlebih dalam hal menghilangkan ego sektoral antara badan publik," sambung Buya Mahyeldi.

Terakhir, gubernur juga mengucapkan selamat kepada penerima penghargaan dalam anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 ini. Gubernur berharap komitmen dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat terus ditingkatkan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat, dan masyarakat madani bisa diwujudkan.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang kali ke-4 digelar tersebut, menurut Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska, untuk menciptakan dan memasifkan keterbukaan Informasi. 

"KI Sumbar terus berkomitmen untuk terus mendorong Keterbukaan pada badan Publik sehingga membumi di Sumatera Barat. Untuk itu kami terus mendorong pada badan publik untuk terus berbenah lebih baik lagi dalam keterbukaan bagi masyarakat,” ungkap Nofal.

Penghargaan diberikan kepada 24 Badan Publik Informatif, 10 orang achievement motivation person, serta peringkat 1, 2 dan 3 badan publik perkategori. Selain itu juga ada 11 orang tokoh yang menerima Buka Award.

Dengan mengambil tema 'Sumbar Pulih, Bangkit, Madani dan Kreatif Menjadikan Badan Publik Informatif', kegiatan Anugerah KIP berlangsung meriah turut dihadiri Wakil Ketua dan Komisioner Ki Pusat, Anggota DPRD, Bupati, dan Walikota serta Pimpinan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se Sumatera Barat.(doa/MMC)

 

Dinas Kominfotik Sumbar

• Demokrasi, Keterbukaan Informasi dan Revolusi Mental
• Kemenkes Masuk 5 Besar Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik
• Keterbukaan Informasi Publik Sudah Menjadi Kebutuhan
• Sekretariat DPRD Sumbar Raih Peringkat II Keterbukaan Informasi Publik
• Keterbukaan Informasi Publik Menjamin Kualitas Hidup yang Lebih Baik