Berita Utama TITA SHANIA(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) 27 Februari 2019 09:16:02 WIB

---

Jelang dilangsungkannya Pemilu 2019 pada 17 April mendatang, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri menggelar kegiatan Sosialisasi Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan yang digelar di Hotel Merlyn Park, Jakarat, pada Senin (18/03) ini bertujuan untuk penguatan kelembagaan kesbangpol di daerah, khususnya dalam memelihara stabilitas politik dalam negeri.

Dalam sambutannya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo mengatakan bahwa Kemendagri membuat aturan untuk penguatan sisi kelembagaan kesbangpol di daerah, yang selama ini masih belum jelas kedudukannya karena belum disahkannya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Urusan Pemerintahan Umum.

Dihadapan ratusan peserta yang terdiri dari para Kepala Badan Kesbangpol Provinsi, Kepala Kesbangpol Kabupaten/Kota yang masih berbentuk kantor, kepala Bappeda dan kepala Biro Organisasi/Tata Laksana Provinsi seluruh Indonesia ini, Soedarmo mengatakan bahwa aturan tersebut dituangkan dalam Permendagri Nomor 11 tahun 2019.

Beliau menambahkan bahwa dengan adanya Permendagri ini, mampu menjawab dinamika persoalan kelembagaan kesbangpol didaerah karena didalamnya memuat poin poin penting terkait perangkat daerah kesbangpol. Dengan terbitnya Permendagri ini, dirinya juga berharap bahwa Kesbangpol dengan Bappeda dan Biro Organisasi masing masing didaerah, nantinya dapat bersinergi baik dari aspek kelembagaan maupun penganggaran.

• Kemendagri Kaji RUU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah
• Dirjen Polpum Kemendagri : Badan Kesbangpol Jadi Instansi Pusat
• Strategi Penguatan Kesetiakawanan Sosial Di Era Gobalisasi
• Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
• Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran