Nasib BUMD segera ditentukan
Berita Utama DENY SURYANI, S.IP(Sekretariat DPRD Prov. Sumbar) 22 November 2017 15:02:54 WIB
PADANG,- Dalam waktu dekat Komisi III DPRD Sumbar akan menggelar rapat internal terkait rekomendasi panitia khusus (pansus) DPRD terkait BUMD-BUMD yang dimiliki Provinsi Sumbar. Termasuk membahas kelanjutan nasib PT Balairung.
"Untuk Balairung kita telah rapat di Jakarta. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan rapat internal sebelum memutuskan apakah langkah yang diambil, apakah akan diserahkan ke pihak ketiga atau bagaimana," ujar Afrizal Ketua Komisi III DPRD Sumbar ,Selasa (21/11)
Ia mengatakan, Untuk PT ATS dan Dinamika yang sebelumnya diusulkan oleh Pansus BUMD untuk dilikuidasi, surat dari gubernur untuk mengusulkan pencabutan Perda pendirian dua BUMD menurutnya telah diterima pimpinan DPRD.
Saat ini Komisi III menunggu surat tersebut sampai ke komisi bidang keuangan ini agar bisa dilakukan pembahasan selanjutnya.
"Sementara, untuk BUMD seperti Bank Nagari, Jamkrida, kita berharap kinerja mereka terus ditingkatkan. Sehingga keuntungan dari BUMD ini juga bisa memberi pemasukan untuk PAD," katanya
Sebelumnya kalangan DPRD meminta rekomendasi-rekomendasi yang diberikan untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) segera dijalankan oleh pemerintah provinsi (pemprov). Hal tadi diantaranya berkaitan dengan audit PT Balairung.
Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Demokrat M Nurnas menyayangkan belum semua rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Sumbar yang sudah dikeluarkan sejak 2015 dieksekusi pemprov. Dalam hal ini DPRD meminta PT. ATS dan Dinamika dilikuidasi.
Sedangkan untuk PT. Grafika dan Balairung pengelolaaanya diserahkan ke pihak ketiga.
"Sesuai dengan putusan Pansus, desakan evaluasi BUMD lebih ditekankan terhadap kinerja atau SDM. Belum semuanya yang diproses. Padahal kita sudah rekomendasikan," sebut Nurnas
Dia meminta harusnya ada audit kinerja terhadap Grafika dan Balairung dengan segera, sehingga nantinya bisa ditetapkan nasib-nasib masing BUMD tersebut. Pembenahan BUMD sebagai tonggak pendukung ekonomi Sumbar dinilai adalah harga mati.
Penguatan BUMD diharapkan bisa menjaga keseimbangan APBD Provinsi tiap tahunnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, dari BUMD yang ada, yang menyumbang PAD baru Bank Nagari. Sementera Jamkrida, Balairung belum. Grafika sedikit. Secara keseluruhan PAD pada 2016 dari BUMD adalah sekitar Rp87,92 miliar dan ditarget 2017 ini didapat Rp95,8 miliar.
Anggota DPRD Sumbar, Iswandi Latief juga pernah menyebut, ada tiga tujuan utama pendirian BUMD. Pertama membangun dan menjadi tonggak untuk ekonomi Sumbar. Memberikan sumbangan deviden atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah.
Lalu mengurangi angka penganguran dengan menciptakan banyak lapangan kerja untuk masyarakat Sumbar.
"Hingga kini ketiga komponen tersebut masih belum terpenuhi, dan masih jauh dari harapan. Dari tiga baru soal PAD yang bisa diharapkan. Namun itupun tidak merata di seluruh BUMD atau masih banyak BUMD yang hanya jadi beban pembiayaan daerah," katanya.
Disampaikannya, DPRD akan terus mendorong BUMD agar benar-benar bisa memberi masukan terhadap PAD. Untuk yang modalnya ditambah, akan ada catatan dimana komponen utama terkait tujuan pendirian BUMD harus bisa terpenuhi. *Publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)