Berita Utama () 24 Oktober 2016 14:23:02 WIB

---

Provinsi Sumatera Barat mendapat apreasi yang tinggi dari Pemerintah Pusat dalam pengembangan perhutanan sosial. Hal ini dibuktikan dengan dipilihnya Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno sebagai satu-satunya Guberrnur di Indonesia sebagai nara sumber pada acara Sarasehan Nasional pada Festival Rakyat Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) di Jakarta tanggal 6-8 September 2016. Menurut DIRJEN Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Hadi Daryanto menyebutkan, Gubernur Sumatera Barat diminta untuk menyampaikan cerita sukses praktik perhutanan sosial di daerahnya terutama sinergitas program lintas Sektor untuk kesejahteraan rakyat.

Sarasehan dihadiri pejabat eselon I dari Kemenko PMK dan Kemenko Perekonomian, KLHK, , Kementerian Dalam Negeri, Desa dan Transmigrasi, Perdagangan dan Industri, Bappenas, Kantor Staf Presiden dan para Pimpinan dan Anggota Komunitas Perhutanan Sosial di Indonesia. Untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kerusakan hutan serta mengatasi kemiskinan adalah dengan mendorong pelibatan masyarakat secara lebih aktif dalam mengelola hutan melalui Program Perhutanan Sosial atau lebih dikenal dengan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dalam bentuk skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa/Hutan Nagari (HN), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Adat.

Pemda Sumbar memasukan Perhutanan Sosial sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan bencana serta peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan dimana +20 % wilayah hutan di Sumatera Barat dijadikan wilayah kelola masyarakat atau dengan luasan ± 500.000 ha, kata Gubernur. Sumatera Barat telah mensinergikan pembangunan Perhutanan Sosial melalui Gerakan Pembangunan Terpadu antara lain Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani, Gerakan Terpadu Pengembangan Koperasi, Usaha kecil dan Mikro, Gerakan Terpadu Pengembangan Kepariwisataan dan Gerakan Terpadu Pemberdayaan Fakir Miskin.

Khusus untuk Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP) sudah dilakukan sejak 5 tahun lalu sebagai upaya percepatan pembangunan ekonomi yang berbasis rumah tangga petani dengan wujud meningkatkan jam kerja efektif dari 3,5 jam/hari menjadi 8 jam/hari dengan menimal 3 (tiga) jenis usaha (pendapatan Rp.2.000.000,-/ bulan). Untuk sektor kehutanan telah dilakukan pembangunan aneka budi daya kehutanan, pengembangan Hsil Hutan Bukan Kayu, pembangunan bangunan konservasi tanah.Kehadiran Gubernur Sumatera Barat pada Sarasehan Pesona 2016 mendapatkan antusias dari peserta Sarasehan dengan banyak pertanyaan yang disampaikan kepada Gubernur untuk ditanggapi (yon).

• PASKIBRAKA TURUT BERPARTISIPASI PADA MTQ MAHASISWA TINGKAT NASIONAL KE XIII
• PASKIBRAKA TURUT BERPARTISIPASI PADA MTQ TINGKAT NASIONAL
• KEBIJAKAN SASARAN MUTU ISO 9001:2008 PADA PELAYANAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
• GUBERNUR SUMBAR LOUNCHING CYBER NAGARI
• GUBERNUR SUMATERA BARAT BUKA PELATIHAN PENINGKATAN MUTU