GUBERNUR BUKA SECARA RESMI PERINGATAN HARI PANGAN SEDUNIA KE-36
Berita Utama Bagian Pemberitaan Biro Humas(Biro Humas Sekretariat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat) 13 Oktober 2016 18:55:30 WIB
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno membuka secara resmi acara Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-36 Tingkat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2016 yang diselenggarakan di Terminal Bareh Solok, Solok, Kamis (13/10) pagi.
Peringatan HPS dengan tema 'Membangun Kedaulatan Pangan di Era Perubahan Iklim' ini dihadiri oleh Bupati dan Walikota se-Sumbar, Forkopimda Prov. Sumbar, Anggota DPRD Prov. Sumbar, Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar, Muspida Kab/Kota se-Sumbar, Anggota DPRD Kab/Kota, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Ketua dan Anggota Tim Penggerak PKK tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar.
Dalam sambutannya Gubernur mengatakan, sebagai salah satu dari 12 (dua belas) daerah penyangga pangan nasional, ketahanan pangan harus tetap menjadi program utama Pemerintah Daerah di Sumbar. Semua kepala daerah di Sumatera Barat, dengan demikian, tanpa terkecuali bertanggungjawab terhadap ketahanan pangan. "Tidak boleh ada satu kepala daerahpun yang mengatakan ketahanan pangan bukan tanggungjawab mereka," ucapnya.
Sebagai program utama, lanjut Gubernur lagi, masih terdapat beberapa tugas yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain, mendorong dan mensosialisasikan diversifikasi pangan agar masyarakat mau memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsinya sehingga tidak terfokus pada nasi.
"Selain untuk memastikan ketahanan pangan, ini akan membantu Sumbar menjaga swasembada berasnya. Kita minimalisasi konsumsi beras sehingga total konsumsi tidak melebihi angka produks beras kita. Sehingga ketersediaan beras Sumatera Barat tetap terjaga. Gerakan diversifikasi ini bisa kita mulai di lingkungan pemerintah dulu. Kenyang tak harus dengan nasi!" paparnya.
Selanjutnya, meningkatkan produksi pangan melalui pendekatan ekstensifikasi lahan pertanian bagi daerah yang memiliki banyak lahan kosong dan tidak terpakai dan intensifikasi untuk meningkatkan kualitas produksi bagi daerah yang terbatas lahan pertaniannya. Gubernur menekankan bahwa Pemerintah Provinsi mendukung dan akan memfasilitasi sepenuhnya Pemerintah Kabupaten/Kota yang hendak menempuh kebijakan ekstensifikasi.
"Kami akan tampung semua usulan dari Pemerintah Kab/Kota yang ingin mencetak lebih banyak sawah di daerahnya. Kami siap memberikan bantuan 10 juta untuk setiap hektar sawah yang diusulkan. Terkait masalah intensifikasi, kalau memang ada masalah-masalah yang menghambat peningkatan produksi seperti misalnya cuaca dan hama, saya minta Kepala Daerah kreatif menyiasatinya demi masyarakat kita," ujarnya.
Gubernur lebih lanjut mengatakan, selain menjaga ketahanan pangan, Pemerintah Daerah di Sumbar juga harus memperhatikan isu keamanan pangan. Ia menggarisbawahi, ketersediaan stok pangan sebanyak apapun tanpa jaminan keamanan akan menyebabkan masyarakat enggan mengkonsumsinya.
"Pastikan pangan kita sehat, bebas dari pestisida atau racun-racun lainnya. Bagaimana caranya? Dorong petani-petani kita menggunakan pupuk organik, Terkait keamanan pangan ini saya mengapresiasi Kepala Daerah Padang-Panjang, Payakumbuh, dan Agam karena mereka telah mendeklarasikan daerahnya sebagai penghasil pangan organik," imbaunya.
Gubernur kemudian menutup sambutannya dengan imbauan kepada seluruh pemangku kepentingan yang hadir pada kesempatan tersebut untuk mengupayakan semaksimal mungkin agar harga pangan di Sumatera Barat terjangkau bagi seluruh masyarakat. Hal ini, ungkapnya, selain bisa mengantisipasi laju inflasi Sumbar, juga merupakan hal pertama yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan mengambil cabai merah dan jengkol sebagai objek, Gubernur mencontohkan, "Untuk mengantisipasi harga cabai yang sangat fluktuatif, Bapak/Ibu bisa menganggarkan penyediaan benih cabai dan polybag untuk dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Sehingga permintaan terhadap cabai tidak terus tinggi karena kini cabai bisa dipetik di halaman rumah. Kalau memang belum bisa menerapkannya untuk seluruh masyarakat, bagikan ke PNS dulu, wajibkan mereka tanam cabai. Bapak/Ibu tahu kenapa jengkol yang baunya tak terkira itu bisa mahal dan berdampak pada laju inflasi Sumbar? Karena kita tidak membudidayakannya. Karena stok jengkol kita sangat bergantung pada hasil panen jengkol liar. Kenapa tidak kita budidayakan? Dinas Kehutanan coba tindaklanjuti ini, budidayakan jengkol agar stok kita cukup dan bisa mempengaruhi harga di pasar."
PENYERAHAN PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TINGKAT PROVINSI PADA PERINGATAN HPS KE-36
Solok - Gubernur menyerahkan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara dan Penghargaan Ketahanan Pangan pada Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-36 Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 yang diselenggarakan di Terminal Bareh Solok, Solok, Kamis (13/10) pagi.
Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara yang diserahkan oleh Gubernur dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yakni, Kategori Pembina Ketahanan Pangan, Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan, Kategori Pelopor Ketahanan Pangan, Kategori Pemangku Ketahanan Pangan, dan Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan.
Pada Kategori Pembina Ketahanan Pangan Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota Padang berhasil meraih Peringkat I, diikuti oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dan Pemerintah Kabupaten Padang-Pariaman berurutan sebagai Peringkat II dan III. Sedangkan di Tingkat Nagari, Peringkat I diberikan kepada Pemerintah Nagari (Pemnag) Sungai Pulai Kec. Silaut Kab. Pesisir Selatan diikuti dengan pemberian penghargaan kepada Pemerintah VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok dan Pemnag Kandang Baru Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung berurutan sebagai Peringkat II dan III.
Sementara itu, Penghargaan Ketahanan Pangan yang diberikan kepada Bupati/Walikota yang berhasil meningkatkan produksi padi di daerahnya hingga di atas 5% diberikan kepada Bupati Sijunjung, Bupati Mentawai, Walikota Padang-Panjang, dan Walikota Sawahlunto. Sedangkan untuk peningkatan produksi jagung hingga di atas 5%, penghargaan diberikan kepada Bupati Pasaman, Bupati Tanah Datar, Bupati Agam, Bupati Pesisir Selatan, dan Bupati Solok Selatan.
Peringatan HPS ke-36 Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang di lingkungan internasionalnya mengusung tema 'Cimate is Changing, Food and Agriculture Must Too' ini akan selenggarakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 s.d 15 Oktober 2016 dengan harapan; dapat meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan stakeholder terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan bergizi baik bagi masyarakat Indonesia maupun dunia; dapat memperkuat kerjasama dan membangun koordinasi yang efektif yang melibatkan seluruh komponen pemerintah dan masyarakat dalam rangka menjaga ketahanan dan mempertahankan ketahanan pangan nasional; dapat menstimulasi dan memotivasi stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan penyebaran teknologi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan produksi pangan; dan, dapat menjadi ajang promosi dan edukasi ketahanan dan kemandirian pangan bagi masyarakat.
Selama tiga hari pelaksanaannya, HPS akan diisi dengan rangkaian kegiatan, antara lain, 1. Penyerahan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Provinsi;
2. Penyerahan Penghargaan Produksi Padi dan Jagung di atas 5%
3. Pameran ketahanan pangan yang diikuti oleh SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumbar serta Bazar UKM yang ada di Kota Solok;
4. Pameran dan Lomba Tanaman Hias yang diikuti oleh kelompok-kelompok tanaman hias Kab/Kota se-Sumatera Barat;
5. Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman Berbasis Sumber Daya Lokal yang diikuti oleh Tim Penggerak PKK Kab/Kota se-Sumatera Barat;
6. Demo Masak Asal Ikan;
7. Talkshow Keamanan Pangan yang diikuti oleh para guru serta murid sekolah mulai SD sampai SLTA se-Kota Solok