Irwan Prayitno : Minta MPR Dukung Percepatan IAIN Imam Bonjol Jadi UIN

Irwan Prayitno : Minta MPR Dukung Percepatan IAIN Imam Bonjol Jadi UIN

Berita Utama Bagian Penerangan(Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat) 16 September 2016 19:32:17 WIB


Padang, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan melakukan Sosialisasi dan Diskusi Kebangsaan MPR goes to kampus, di Aula IAIN Imam Bonjol, jumat 16/09/2016, tentang "Garis-garis Besar Haluan Negara".

Hadir dalam kesempatan, Anggota DPR RI Asli Chaidir, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Bupati Padang Pariaman, Rektor IAIN Imam Bonjol Eka Putra Wirman, Pimpinan DPW Muhammadya Sumatera Barat Sofwan Karim, Ruhut Sitompul, Fahri Harahap, Martil Hutabarat sebagai narasumber.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam sambutannya mengatakan mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti dapat memberikan pencerahan kepada kita tentang Garis Besar Haluan  Negara (GBHN)

"Mengenai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kami tentunya menunggu kebijakan dan arahan dari pemerintah pusat", ucap Irwan Prayitno

Tujuan dari diskusi ini adalah untuk membangkitakan kembali rasa nasionalisme pada generasi muda.

"Semoga rasa nasionalisme dan semangat kebangsaan kita semakin mantap", ucap Irwan Prayitno.

Selain itu juga akan ada penyampaian mengenai  4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI

Terakhir Gubernur Sumatera Barat meminta dukungan kepada ketua MPR RI untuk mempercepat perubahan status Kampus IAIN Imam Bonjol Padang, menjadi Universitas Islam Negeri ( UIN)

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan membuka Diskusi kebangsaan, dengan topik 4 pilar kebangsaan, Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945.

NKRI, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dimanapun ia berada.
"Msalnya jika saya orang Lampung, maka saya boleh mencalonkan diri menjadi gubernur di provinsi manapun, termasuk di Sumatera Barat, karna itulah hak setiap warga", ucap Zulkifli Hasan.

Kebhineka tunggal ika, dimana artinya miskipun berbeda-beda namun kita tetap satu. Ini menunjukan Indonesia kaya akan budaya dan di dalam Konstitusi pun menjamin kearifan lokal, budaya dan karakteristik wilayah masing-masing.

"Siapa saja, apa saja sukunya, dari mana daerah ya, apa agamanya, punya hak yang sama di republik ini", tegas Ketua MPR RI.

Keempat yakni UUD1945. Dalam UUD 1945 telah disebutkan sistyem pemerintahan kita adalah demokrasi pancasila dimana kedaulatan berada di tangan rakyat.

"Kalau nila-nilai 4 pilar kebangsaan ini telah kita jalankan, maka negara kita ini akan menjadi negara yang maju", ucap Zulkifli Hasan.

Terakhir Ketua MPR RI mengatakan mengenai GBHN kami masih berdiskusi dan meminta masukan dari berbagai elemen bangsa.