PENYIAPAN PETA USULAN PERHUTANAN SOSIAL SUMBAR DIKOORDINASIKAN
Berita Utama () 12 Agustus 2016 07:55:25 WIB
Padang, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh UNDP melakukan koordinasi penyiapan peta usulan perhutanan sosial Sumatera Barat dengan Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan upaya percepatan pencapaian target Road Map CBFM (Community Based Forest Management) di Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi “pelopor” didalam implementasi spirit keberpihakandan ekselerasi pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat dengan bentukHutan Nagari,Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat,RimboLarangan dan bentuk lainnya sebagai salah satu wujud implementasi perhutanan sosial. Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibuktikandengan menjadikan perhutanan sosial sebagai basisutama dalam pengelolaan kehutanan dimulai dengan memasukan kedalam RencanaPembangunan Jangka Menengah, menetapkan alokasi wilayah untuk kejelasan targetsebanyak 500.000 Ha, memperkuat Struktur untuk kepastian layanan terhadap masyarakat dan menyusun Peta Jalan (Road Map) untuk kepastian langkah dan strategi pengembangan PHBM. Dalam perkembanganya berbagai Skema PHBM telah mampu dijalankan bersama pemerintah daerah dan masyarakat pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Untuk mengimplementasikan target tersebut dibutuhkan kerja keras dan kerjasama yang terarah antara Kementarian LHK-Pemerintah Provinsi-Pemerintah Kabupaten-masyarakat nagari dan para pendukung. Karena faktanya belum semua kabupaten/kota memahami skema perhutanan sosial, kususnya dilevel tapak terutama terkait pemetaan partisipatif dan penyiapan peta Usulan Areal Kerja Perhutanan Sosial.
Berdasarkan hasil monitoring fasilitasi usulan Perhutanan Sosial pada tanggal 21-23 juni 2016 di Hotel Pangeran Beach Hotel diketahui sudah masuk 30 proposal usulan Perhutanan Sosial dan 40 Proposal dalam proses ditingkat kabupaten/kota yang sebagian besar peta usulan areal kerjanya dalam bentuk sketsa yang perlu dikoordinasikan untuk penyiapan peta digitalnya. Pada kegiatan koordinasi penyiapan peta usulan Perhutanan Sosial yang dilaksanakan pada bulan Juli 2016 yang lalu, seluruh Kabupaten/Kota dihadirkan dan diajarkan untuk melakukan pembuatan peta digital pada setiap proposal yang diusulkan.