UPTD PPP Sikakap Fasilitasi Penerbitan Kartu Nelayan

UPTD PPP Sikakap Fasilitasi Penerbitan Kartu Nelayan

Berita Utama NONONG HANUGRAH, A.Md(Dinas Kelautan dan Perikanan) 25 Mei 2016 09:30:11 WIB


Sikakap, 19/052016 Dalam rangka mendukung percepatan penerbitan kartu nelayan sebagaimana yang telah di intruksikan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia maka UPTD PPP Sikakap sebagai kantor perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat di Kabupatean Kepulauan Mentawai berkomitmen akan memfasilitasi nelayan dalam penerbitan kartu nelayan, hal ini sebagimana yang telah di sampaikan oleh bapak Cici Anggara, S.Pi dalam kegiataan sosilaisasi percepatan kartu nelayan di lingkungan UPTD PPP Sikakap, “kami pihak UPTD PPP Sikakap siap dan bersedia menjadi fasilitator dalam penertbitan kartu nelayan di wilayah sikakap dan sekitarnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai” ujar beliau saat menyampaikan materi sosialisasi. Dalam kesempatan yang sama, intruksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat bahwa UPTD PPP Sikakap wajib menjadi fasilitator nelayan dalam menerbitkna kartu nelayan. Hal ini di sampaikan oleh Ibu Ir.Lisnur M.Si “Pihak DKP Provinsi Sumatera Barat memberikan tugas kepada UPTD PPP Sikakap untuk membentu program percepatan pencetakan kartu nelayan di wilayah sikakap”, tegas belaiu saat memberikan materi sinkronisasi alt tangkap di sikakap.

Nelayan sikakap saat ini tidak perlu susah payah untuk mengurus penerbitan kartu nelayan. Nelayan hanya melengkapi persyaratannya kemudian di serahkan kepada petugas di UPTD PPP Sikakap. Syarat-syarat yang harus di lengkapi nelayan adalah fotocopy KTP, kartu keluarga, pas Foto 4 x6 2 lembar serta mengisi isian F1 yang di sediakan oleh UPTD, selanjutnya pihak UPTD yang akan melaksanakan penerbitan kartu nelayan di DKP Provinsi.

Kartu nelayan merupakan program nasional dalam mendukung validasi data masyarakat Kelautan dan Perikanan. Penerbitan kartu nelayan agar memudahkan perencanaan program kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan potensi Kelautan dan perikanan, dengan demikian program pemerintah akan tepat sasaran.