Presiden Setuju Tambah Anggaran untuk Sumbar
Berita Utama () 13 April 2016 08:00:05 WIB
Presiden Joko Widodo menyetujui penambahan alokasi anggaran yang diajukan Gubernur Irwan Prayitno untuk pembangunan di Sumatera Barat, terutama infrastruktur jalan. Pambahan anggaran tersebut akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, dan APBN 2017.
Rencana penambahan dana untuk Sumbar tersebut disampaikan Presiden Jokowi kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di sela-sela acara Sail Komodo 2016, di Padang, Selasa (13/4) kemarin.
Gubernur mengatakan bahwa penambahan anggaran tersebut akan diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur jalan lintas Padang - Pesisir Selatan.
Pembangunan ini untuk mendukung program kerja Pemerintah Provinsi, dalam pengembangan wisata kawasan Mandeh, pengembangan ekonomi kerakyatan sepanjang lintas pesisir, dan sebagainya.
Selain itu, tambahan dana bagi Provinsi untuk mempercepat pembangunan jalan lintas Padang - Sicincin dan ke Bukittinggi - Pekanbaru.
Program ini adalah lanjutan program Gubernur di periode 2010-2015. “Bapak Jokowi akan memasukkannya dalam Peraturan Presiden (Perpres),” kata Irwan Prayitno.
Penataan kawasan wisata Mandeh agar objek wisata ini sangat layak menjadi etalase Wisata Sumatera Barat. Kawasan Mandeh, dari lobi-lobi Pemprov, akan dimasukkan dalam 12 Destinasi Wisata Nasional, mulai 2017, yang akan ditawarkan pada turis-turis domestik dan mancanegara.
Dengan adanya acara Sail Komodo ini, kata Gubernur, etalase wisata bahari Sumatera Barat semakin dilihat masyarakat mancanegara, untuk itu akan ada penataan tata kelola dan perapian infrastruktur di beberapa wilayah wisata bahari.
Menurut Gubernur, perbaikan dan penambahan infrastruktur Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltalkim) di beberapa wilayah masih perlu dibangun. Infrastruktur di bidang perhubungan seperti laut, darat dan Kereta Api.
Kepada Presiden Jokowi, Gubernur juga mengajukan penambahan dana untuk cakupan penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan untuk fungsi monitoringnya. Dalam hal ini, alokasi dana selain untuk menambah jumlah penerima KIS, juga untuk memperkuat fungsi pengawasan dalam pelaksanaannya. Tidak ada lagi pungli dari pihak manapun bagi pengurusan berkas calon penerima KIS.
Gubernur menyatakan bahwa dia menjamin pengawasan dalam hal pengalokasian dan pengawasannya, agar tidak ada mafia tender, mentalitas buruk para pelaksana di lapangan, dan komitmen rekanan untuk menyelesaikan masing-masing proyek tepat waktu serta tepat standarisasi dan kualitas.
“Jika kita berhasil menjalankan kepercayaan Pemerintah Pusat dengan adanya beberapa insentif ini, tentu ke depannya alokasi dana tambahan dari Pusat, akan terus diberikan dan diperhatikan. Mari kita pupuk mental dan etos kerja yang baik, menjunjung tinggi harkat martabat nama baik pribadi dan Ranah Minang ini,” kata Irwan Prayitno dikutip dari facebooknya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Prasjal Tarkim Sumbar, Suprapto mengatakan bahwa tahun 2016 sebesar Rp 1 triliun alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur di Sumbar.