SUMATERA BARAT MEMILIKI KAWASAN MARITIM YANG LUAS
Berita Utama () 31 Maret 2016 23:09:11 WIB
Kawasan Maritim yang luas ini apabila digarap dengan maksimal akan memberikan dampak yang luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera barat khususnya yang berada di kawasan pantai sepanjang garis pantai Barat wilayah Sumatera Barat, mulai dari Pesisir Selatan sampai ke Pasaman Barat, demikian ulasan Gubernur Sumatera Barat pada Seminar Nasional TNI AL Tahun 2016 dengan Thema “ SINERGI TNI AL DAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN POROS MARITIM DUNIA” 31 Maret 2016 di auditorium Gubernur jalan Sudirman Padang”
Seminar Nasional ini merupakan program TNI AL dalam rangka meningkatkan program Sinergitas atau keterpaduan berkelanjutan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota khususnya daerah yang mempunyai garis pantai menuju Poros Maritim Dunia. Seminar ini menampilkan tiga Keynote Speaker, yaitu Menteri Dalam Negeri Bapak Cahyo Kumolo, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Bapak Laksamana TNI. Ade Supandi, dan mantan Menteri Perikanan dan Kelautan era Presiden Abdulrahman Wahid, Bapak Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri. MS
Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS mengatakan “ Konstruksi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia mencakup tataran filosofis dan praktis, tataran filosofis yaitu Indonesia harus melakukan perubahan mindset (pola piker) dan reorientasi paradigm pembangunan nasional selama ini berbasis daratan (land-based development) ke basis kelautan (marine-based development). Sedangkan tataran praktis Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia berarti mewujudkan Indonesia yang maju, adil makmur dan berdaulat berbasis pada ekonomi kelautan, hankam dan budaya maritim. Diharapkan pada tahun 2030 Indonesia mampu menjadi rujukan (role model) bagi dunia luar dalam bidang kelautan termasuk cara menata pembangunan kelautan (ocean governance), dan Indonesia harus mampu memainkan peran sentral dalam mewujudkan stabilitas, perdamaian dan kesejahteraaan bersama di lautan khususnya di Samudera Hindia dan Pasific”.
Menteri Dalam Negeri RI Bapak Cahyo Kumolo dengan makalah “ Kebijakan Pemerintah dan Keterlibatan Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur di Daerah Pesisir dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut untuk mendukung Poros Maritim” menyampaikan bahwa “ Fakta Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia adalah Letak geografis Indonesia yang terletak diantara dua benua, yaitu Asia dan Australia , dan dua Samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasific tentu Indonesia merupakan lalulintas penting bagi perdagangan dunia. Luas wilayah laut Indonesia yang 70% sedangkan daratan 30% saja, ditambah lagi dengan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) 3,1 kilometer persegi menambah luas wilayah laut yuridiksi nasional Indonesia menjadi 5,8 kilometer persegi serta Indonesia memiliki delapan provinsi yang berciri kepulauan, enam di bagian Timur Indonesia yaitu NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara dan dua di bagian Barat Indonesia yaitu Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Selanjutnya Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan lagi bahwa kita harus membangun kembali budaya maritim, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan focus kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industry perikanan sebagai pilar utama, dengan prioritas pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, mengajak mitra-mitra kita bekerjasama dibidang maritim, dan yang paling penting adalah membangun kekuatan pertahanan maritim”
Sedangkan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi. SE. MAP mengatakan bahwa ”Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah membuat perencanaan pembangunan nasional dengan mengusung visi Indonesia sebagai Poros Maritim dunia, dan berkomitmen meletakan aspek kemaritiman sebagai dasar, prinsip dan doktrin nasional, sehingga setiap lembaga kementerian, instansi pemerintah dan pemerintah daerah harus memberikan prioritas kepada kebijakan kemaritiman. Semua program, kegiatan dan rencana aksi dari instansi pemerintah harus diarahkan pada permasalahan kemaritiman, pembangunan infrastruktur kemaritiman dan strategi kemaritiman. Selama ini pembangunan hanya di darat saja, sementara luas laut kita jauh lebih besar daripada daratan. Disamping itu kelestarian laut juga harus dijaga, baik kemanan maupun keselamatannya, asset-asset bangsa kita juga banyak di laut. Jadi selama ini l TNI AL terkesan hanya melaksanakan fungsi strategis (pertahanan) saja, tetapi dengan adanya program Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia maka seluruh kekuatan kita harus mengarah ke laut atau Kemaritiaman tersebut, untuk itu dilakukan sinergi antara TNI AL dengan seluruh pemerintah daerah yang wilayahnya mempunyai garis pantai, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.
Nara suber selanjutnya adalah Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dengan judul makalah “Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Pengembangan Wilayah Maritim guna Mendukung Konektivitas Nasional” mengatakan bahwa Sumatera Barat memiliki wilayah Pesisir di tujuh Kabupaten dan Kota yaitu Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang dan Pesisir Selatan dengan luas laut kurang lebih 37.363,75 kilometer persegi, Panjang garis pantai 1973,24 Km, jumlah pulau 185 pulau. Isu strategis Wilayah pantai adalah, tingkat kemiskinan yang tinggi, akses jalan kurang memadai, kurangnya sarana prasarana dasar di kawasan pantai sebagai penunjang konektivitas bidang maritim, belum maksimal investasi bidang perikanan, pulau-pulau kecil belum terkelola, masih banyak kasus illegal fishing, transportasi antar pulau masih kurang, docking kapal ukuran diatas 30 GT masih kurang, potensi ikan laut belum optimal karena terbatasnya alat tangkap.
Selanjutnya Gubernur yang sering dipanggil Pak IP ini menyampaikan, untuk mengatasi ini semua Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur laut seperti Pelabuhan yang ada di Padang dan yang ada di Kepulauan Mentawai, apalagi di Mentawai sekarang sudah dibangun pelabuhan 13 pelabuhan besar dan kecil, disamping itu juga memanfaatkan pelabuhan yang ada di Pesisir selatan, Pelabuhan di Pasaman Barat, di Padang Pariaman, di Agam dan di Kota Pariaman, namun belum semua pelabuhan ini dapat melayani transportasi laut yang ada di pantai Barat Sumatera Barat dalam skala besar. Dalam RPJM kita, fasilitas pelabuhan Teluk Bayur semakin ditingkatkan dengan penggunakan teknologi yang lebih canggih dan juga meningkatkan pelayanan serta manajemen pengelolaan Pelabuhan. Disamping itu juga dikembangkan infrastruktur pelabuhan dengan efisiensi dan efektivitas pelayanan pelabuhan, menumbuhkan armada pelayaran local, meningkatkan produktivitas dan daya saing galangan kapal tradisional, dan menurunkan biaya logistic, memperkuat pelayaran rakyat dan penyeberangan antar pulau, mengembangkan infrastruktur pengolahan perikanan, penguatan sarana dan prasarana pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta meningkatkan armada penangkapan ikan, kawasan pantai dan pulau-pulau yang ada juga dikembangkan sebagai objek pariwisata dengan program pengembangan kawasan wisata pantai.
Gubernur Sumatera Barat pada akir Seminar ini menyampaikan suatu kesimpulan “bahwa potensi maritim yang sangat besar dan luar biasa ini adalah rahmat Allah yang maha kuasa , dan sebagai rasa syukur kita sebagai umat Nya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat melalui Poros Maritim ini”, demikian Pak IP berkesimpulan.(by. Akral)