IP Tinjau Bencana Kec Bukit Barisan Lima Puluh Kota
Berita Utama Jojon(Biro Humas) 17 Februari 2016 09:00:41 WIB
Lima Puluh Kota, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno akan melakukan MoU dengan Bupati dan Walikota terkait dengan penanggulangan kebencanaan. Kita tahu daerah sumbar sangat rentan dengan bencana. Untuk itu kita perlu melajukan MoU.
“kita lajukan MoU tentang Penanganan bncana dengan daerah kab/kota, usai pelantikan Bupati/Wako Rabu (17/2) di Gubernuran, sehinga penangananan bencana lebih baik dapat meminimalisir korban sedikit mungkin,” ucap IP ketika meninjau bencana alam di ke Bukit Barisan Kab.Lima Puluh Kota Selasa (16/2).
Lebih lanjut IP mengatakan, daerah sumbar sering di timpa gempa yang berskala kecil, ini membuat kondisi tanah dan bukit terganggu, dikala hujan datang dengan curah hujan yang cukup banyak mengakibatkan rengkahan akibat gempa tadi di isi air hujan. Rengkahan tadi lah salah satunya penyebab longsor. Ini yang harus kita antisipasi, ujar Irwan.
Lokasi pemukiman warga tidak layak huni. Kami dari pemuka masyarakat minta direlokasi. Masyarakat kami takut tinggal dibawah ancaman bencana. “kami telah menyepakati tempat relokasi. tentu ada petunjuk dari bupati,” kata novial.
Melihat kondisi yang demikian kami dari pemerintah provinsi tentu menjadi perhatian, sekarang kami sudah melihat dan mendengar apa keinginan dari masyarakat Kecamatan Bukit Barisan. Sementara IP juga memberikan bantuan berupa beras, Pakaian dan uang dari Baznas, untuk korban bencana.
Kabupaten Lima Puluh Kota ada tujuh kecamatan yang dilanda musibah yaitu kecamatan gunung Ameh. Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Bukit Barisan, kecamatan Suliki, kecamatan Guguak dan kecamatan Payakumbuh. Banyak fasilitas umum yang rusak seperti jembatan, rumah sekolah, lahan pertania dan perkantoran.
Sementara kebutuhan yangg menjadi prioritas seperti obat-obatan, tenaga medis, Pakaian bayi. Lampu penerangan, sembako dll. Ucap Asisten III Kab Lima Puluh Kota Erian.
Ditambahkanya selama tangap darurat kita juga dibantu Baznas, Kadis Sosial, PU, PSDA, bank nagari dan sebagainya.
Semua itu tentu tidak cukup, bagaimana pembangunan fasilitas umum. Kita telah membuat proposal ke provinsi maupun ke BNPB, ucapnya.
Humas Sumbar