PT.PPI Harus Bertanggung Jawab Pasarkan Gambir Sumbar

PT.PPI Harus Bertanggung Jawab Pasarkan Gambir Sumbar

Artikel Jojon(Biro Humas) 26 Desember 2015 11:33:38 WIB


Padang, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menuntut peran PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT.PPI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ikut bertanggung jawab memasarkan komoditi gambir asal Sumatera Barat. Tuntutan tersebut diungkapkan karena sebelumnya PT.PPI pernah menyampaikan, telah membeli gambir dari Sumatera Barat untuk dikirim ke luar negeri. Namun kenyataannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memaparkan, hingga saat ini PT.PPI belum pernah membeli gambir asal Sumatera Barat.

"PT. PPI dulu pernah menyampaikan ke saya, mereka telah masuk ke Sumatera Barat dan membeli gambir dari masyarakat. Bahkan sudah diekspor ke luar negeri. Sangat disayangkan, kalau ternyata informasi itu bohong, sangat disayangkan," ungkap Darmadi usai bertemu dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Senin (21/12) kemaren.

Darmadi menegaskan, akan melakukan konfirmasi ulang terhadap PT.PPI terkait pernyataan telah ikut memasarkan komoditi gambir Sumatera Barat. Selain itu, agar penjualan gambir benar-benar menguntungkan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus serius membina kegiatan gambir agar menghasilkan produk turunan sehingga harga jualnya lebih menjanjikan dibandingkan mengekspor gambir mentah.

"Jangan biarkan penghasil gambir dirugikan terus menerus oleh pihak asing yang menentukan harga gambir sekehendak hatinya. Ke depan gambir harus diolah dulu baru dijual," harapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sumatera Barat Masrul Zein mengatakan, produksi gambir di Sumatera Barat bisa memenuhi hampir 80 persen kebutuhan di dunia. Namun, hal itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat petani gambir, karena hingga saat harga komoditi gambir di Sumatera Barat masih ditentukan pembeli asal India.

"Kita terpaksa menjual dengan harga sesuai kehendak mereka. Padahal harga itu kadang merugikan. Solusinya, setidaknya mendirikan gudang penyimpanan, sehingga produksi bisa disimpan lalu dijual ketika harga tinggi. Bisa juga mendirikan pabrik pengolahan gambir,” pungkasnya. (sumber RRI pdg)