PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , ANAK DAN KB PROVINSI SUMATERA BARAT
Berita Utama () 25 Juni 2015 03:23:06 WIB
Untuk merancang kebijakan dan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka langkah awal yang diperlukan adalah adanya ketersediaan data terpilah yang akurat dan benar, sebagai dasar pokok pemikiran. Data terpilah yang akuntabel sangat bermanfaat dalam melihat permasalahan dalam pembangunan dan akhirnya dapat mengidentifikasi isu tentang perempuan dan anak, dan selanjutnya dapat dipakai sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan menyusun program pembangunan yang reponsif gender.
Dalam menghimpun dan menganalisis data yang ada, baik kuantitatif maupun kualitatif, bukanlah hal yang mudah karena baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi belum semuanya melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang akurat dan terpilah dengan segala keterbatasan, sehingga sulit untuk melihat kesenjangan Gender secara kongkrit.
Pantauan di lapangan mengenai data, masih dijumpai faktor -faktor kelemahan didalam penanganan data. Aspek kelemahannya sangat beragam, mulai dari tidak tersedianya sistem pengolahan data sampai dengan tidak tersedianya Sumber Daya Manusia yang cakap dan terampil untuk mengelolaannya.
Sehubungan dengan itu Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Data dan Informasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB pada tanggal 15 s.d 16 Juni 2015 bertempat di LPMP UNP Padang. Diharapkan kepada para peserta yang berjumlah 45 (empat puluh lima) orang yang terdiri dari unsur pengelola data Gender dan Anak dari Kabupaten/Kota , Anggota Pokja Data Provinsi dan LSM, dapat menerima informasi dan pengetahuan dari paparan para narasumber tentang pengelolaan data terpilah.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam arahannya mengharapkan para pengelola data dapat lebih meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam mengolah data sehingga ketersediaan data gender yang terpilah lebih akurat, dan hasil pelaksanaan program kegiatan di lapangan dapat di penuhi. Selanjutnya beliau juga menyarankan adanya koordinasi yang kuat antar lintas sektor dalam pengelolaan data sehingga dapat mewujudkan suatu sistem pengelolaan data dan informasi yang baik dan benar. Sehingga melalui data terpilah tersebut dapat menunjang penganggaran yang responsif gender dan terwujudnya pembangunan yang responsif gender di Sumatera Barat.
Berita Terkait Lainnya :
- EVALUASI KINERJA MAKRO BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DI SUMATERA BARAT TAHUN 2006-2009
- DATA KAWASAN SENTRA PRODUKSI PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT
- PERKEMBANGAN LUAS TANAMAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2006-2010
- SOSIALISASI JURNAL PENELITIAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
- PENGUATAN PPID DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK BIMTEK UU 14 DAN PERMENDAGRI 35