Pemprov Diminta Optimal Kelola Keuangan Daerah
Berita Utama () 16 Juni 2015 02:23:11 WIB
PADANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mengingatkan Pemprov agar mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah di APBD 2015 sekarang. Pasalnya, dalam realisasi pencapaian program APBD 2014 lalu, DPRD menilai, masih banyak capaian yang yang tak memenuhi target. Selain itu terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) mencapai Rp218 miliar, atau naik tiga kali lipat dari yang diprediksikan semula, yakni hanya Rp55,13 miliar.
Semua hal tadi terungkap ketika paripurna penetapan Peraturan Daerah (Perda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumbar Tahun 2014 yang berlangsung, Jumat (12/6) malam lalu. Dari penjelasan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar yang disampaikan oleh Plt Sekwan DPRD Sumbar, Raflis disebut, hal yang mengakibatkan terjadi pelambungan SILPA adalah karena terdapat sisa alokasi belanja yang tidak dicairkan senilai Rp169,87 miliar lebih. Selain itu terdapat kelebihan penerimaan dari pedapatan daerah Rp113,5 miliar lebih.
Tak hanya itu pencapaian belanja daerah dinilai juga belum optimal, yaitunya hanya mencapai 95,35 persen atau RP3,48 triliun lebih. Kondisi ini membuat terdapat sisa belanja sebesar Rp169,8 miliar lebih.
“Capaian yang cukup baik terdapat pada pos pendapatan daerah, yakninya tercapai 103,22 persen dengan nilai Rp3,63 triliun lebih. Namun begitu, Tim Banggar menilai, meski melampaui target masih terdapat potensi penerimaan yang belum mampu memberikan kontribusi optimal,” papar Raflis.
Di antaranya, lanjut Raflis lagi, bisa dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam hal ini beberapa BUMD di Sumbar dinilai tak mampu memberi kontribusi terhadap PAD. Kondisi ini terus berulang setiap tahunnya.
Demikian juga untuk belanja daerah. Meskipun rata-rata realisasi sudah cukup tinggi, yaitu 95,35 persen akan tetapi masih terdapat pengelolaan belanja tak optimal. Diantaranya, belanja bantuan hibah keuangan kabupaten/kota serta alokasi belanja pegawai yang cukup besar, sehingga menyisakan silpa cukup besar pula Rp29, 78 miliar lebih.
“Sedangkan belanja langsung, juga terdapat persoalan yang terulang setiap tahunnya. Di antaranya ada beberapa kegiatan tidak terlaksana karena tak ada anggaran pendamping,” ucap Sekwan.
Target lain yang juga belum sempurna, yakni pencapaian pertumbuhan ekonomi hanya 5,85 persen dari yang direncanakan 6,42 persen. Lalu, tingkat pengangguran yang direncanakan 5,5 persen, baru tercapai 6,5 persen. Sedangkan rata-rata usia lama sekolah, direncakan 71,12 tahun, tercapai 8,71 tahun. Umur harapan hidup yang direncanakan 71,12 tahun, baru tercapai 70,01 tahun.
Sekaitan dengan Banggar serta fraksi-fraksi di DPRD Sumbar juga menilai realisasi belanja daerah 2014 juga belum dapat mewujudkan beberapa target utama ekonomi makro daerah 2014 dan juga target RPJMD Sumbar 2010-2015. “Pengelolaan keuangan daerah cukup baik, tapi realisasi belanja daerah tak menjangkau target pertumbauhan ekonomi makro,” ujar Saidal Masfiyuddin saat membacakan pandangan akhir fraksi Golkar. (sumber : haluan)