Wagub ;BeralihKe LPG, DenganBiayaTerjangkau
Berita Utama () 05 Juni 2014 07:55:24 WIB
Padang,---Dengan semakin menipisnya cadangan minyak bumi di Indonesia dan terus melambungnya harga minyak dunia, pemerintah membuat program untuk mengantispasi hal tersebut antara lain di tariknya Minyak Tanah bersubsidi dari pasaran dan adanya konvensi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg. Akibatnya ini tentu memberi dampak bagi masyarakat di pedesaan/perkotaan. Namun yang paling menjadi perhatian kita bagaimana perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat .
Akibat perkembangan tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kiranya perlu mencari solusi apa yang perlu dilaksanakan dalam menekan tingkat kemiskinan serta mengurangi angka pengangguran.
“ kita perlu melakukan pengamanan penyaluran LPG ke tingkat masyarakat yang paling bawah dengan tarif yang sangat terjangkau, sehinga pengalihan minyak tanah ke LPG tidak merasa menambah kos masyarakat itu sendiri” Hal ini di sampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim ketika membuka rapat koordinasi konvensi minyak tanah ke LPG dan Tim Koordinasi Penangulangan kemiskinan daerah se Sumatera Barat tahun 2014 di hotel Daima Padang, Kamis Pagi (5/6).
Hadirpadakesempatanitu, WakilGubernur Sumatera Barat Muslim Kasim, kepalaBadanPemberdayaanMasyarakat, SuhermantoRaza,
Lebih lanjut di sampaikan Muslim kasim, mengurangi subsisdi bahan bakar minyak (BBM) merupakan kebijkan pemerintah pusat dalam upaya menyehatkan perekonomian, serta berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat lebih utamanya bagi rumah tangga miskin dan rentan.
Akibat dari pengalihan itu, Pemerintah sendiri juga telah memberi bantuan pembagian paket LPG 3 kg beserta isi, kompor, regulator dan selang secara gratis kepada masyarakat yang telah ditentukan kriteria penerimanya.
Sementara itu, kenapa hal ini pemerintah lakukan ?, sebenarnya program ini bertujuan untuk mengurangi beban subsidi BBM yang terlalu besar, khususnya subsidi minyak tanah, dikatannya secara teknis program ini terbukti lebih mudah digunakan, hemat, aman dan lebih ramah lingkungan, tinggal lagi kita memantau perkembangan, termasuk penyalurannya. Terang Muslim Kasim.
Ditambahkannya, efek dari pelaksanaan program tersebut tentu saja akan menimbulkan gejolak di masyarakat, apalagi bantuan LPG 3 kg yang telah kita berikan kepada masyarakat sudah tepat sasaran, justru itu yang harus kita kontrol bersama dinas dan instansi terkait.
Dengan rakoor ini juga di hadiri oleh Tim KoordinasiPembinaandanPengawasanPendistribusianTertutup liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg ProvinsidanKabupaten Kota se Sumatera barat, setidaknya mendapat gambaran dan solusi dimana kekurangan dan kelemahan kita, tentu perlu kita lakukan evaluasi.
Kita di Sumatera Barat juga telah membuat surat keputusan Gubernur Nomor 466-35-tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014, tentang Tim koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg, dan peraturan Gubernur Sumbar nomor 13 tahun 2014, tanggal 20 februari 2014 tentang harga eceran tertinggi Liquefied Petroleum Gas 3 Kg di tingkat pangkalan.
Hal ini pula lah yang menjadi perhatian bagi kabupaten/kota untuk di tindak lanjuti, ujarnya.
Disamping itu, tim ini perlu melakukan pembinaan, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG, memfasilitasi kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG pada tingkat penyalur dan ke konsumen, disamping melakukan pengawasan.
Pada prinsipnya pemakaian LPG ini lebih banyak dibandingkan dengan minyak tanah. Jika membahas persoalan kontra menyikapi konversi minyak tanah ke gas, hal tersebut semata-mata hanya di karenakan, rencana konversi LPG ke minyak tanah yang dirasa belum terencana dengan baik dan bisa di bilang “ agak mendadak” , kedua, rendahnya sosialisasi kepada masyarakat pengguna minyak tanah di mana mereka terpaku pada rumor bahwa LPG atau kompor gas lebih rawan untuk meledak padahal kenyataannya rumor itulah yang sedikit banyak menyebabkan pengguna minyak tanah enggan mengunakan LPG dan paranhya lagirumor tersebut malah diamini oleh masyarakat yang kebiasaan pengguna minyak tanahitusendiri.
Ketiga, ketidak siapan infrastruktur seperti pengisian dan Depot LPG belum merata, ini menyebabkan pula pengguna minyak tanah semakin enggan berpindah ke LPG.
Sementara itu permasalahan yang perlu menjadi perhatian kita adalah masalah pengganguran yang meningkat, kalau kita lihat angka pengangguran tahun 2012 sebesar 6,25% dan kondisi agustus 2013 meningkat menjadi 6,99%, ini merupakan imbas dari krisis keuangan global, pemutusan hubungan kerja. Bertambahnya angka kemiskinan terutama bagi daerah yang masyarakatnya tergantung pendapatan pada komoditi ekspor seperti sawit, karet, dan komoditi lainnya, sehingga menurun daya beli masyarakat akibat rendahnya pendapatan, ditambah pula adanya bencana bumi (gempa).
Selainitu, kata wagub, belumtertatanya program kemiskinansecaralintassektoral, rendahnyaaksesmasyarakatmiskinkelembagakeuangan, masihterbatasnyaketerampilandanlembaga yang dapatmeningkatkankemampuanmasyarakat.
Mengatasipermasalahanitusemua, perlu di carikansolusinyamelaluikoordinasidanketerpaduan program danpelaksanaannyabaikkabu/kota, provinsidanpusat, sehingga program yang kitajalankantidaktumpangtindihataujalansendiri-sendiri.Ungkapnya. (humasSumbar)
