Pemprov Sumbar Utamakan Kebutuhan Masyarakat dalam Rehab Rekon Pascabencana
Berita Utama Havina Mirsya \'afra, S. Sos.(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK) 30 Juli 2026 14:35:56 WIB
PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan memastikan setiap upaya pemulihan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Selain memperbaiki jalan, jembatan, dan irigasi, pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih efektif sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas secara bertahap.
Hal itu mengemuka dalam Dialog Interaktif bertema Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang disiarkan LPP RRI Padang, Kamis (30/07/2026), menghadirkan Sekretaris Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumbar, Adratus Setiawan; Sekretaris BPBD Provinsi Sumbar, Ilham Wahab; serta Pengelola Sumber Daya Air SDABK Provinsi Sumbar, Andy Ikhvan.
Sekretaris Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar, Adratus Setiawan, mengatakan pemulihan infrastruktur difokuskan pada jalur-jalur yang berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Dari 21 ruas jalan yang terdampak bencana, sejumlah titik seperti ruas Manggopoh–Padang Luar dan Kelok 44 menjadi prioritas penanganan karena memiliki tingkat kerawanan tinggi.
"TKD kita ada 31 paket pengerjaan, tapi kita fokuskan lagi variabel kebutuhan masyarakat nya. Sepuluh paket sudah terkontrak, diharapkan bulan-bulan ke depan akan gencar dilakukan pengerjaan," ujar Adratus.
Ia menambahkan, dalam setiap pembangunan pemerintah tidak hanya mempertimbangkan kecepatan pelaksanaan, tetapi juga kualitas konstruksi agar lebih mampu menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Karena itu, proses perencanaan turut melibatkan akademisi untuk menghasilkan konstruksi yang lebih adaptif terhadap kondisi wilayah.
Sementara itu, Pengelola Sumber Daya Air Provinsi SDABK Sumbar, Andy Ikhvan, mengatakan percepatan rehabilitasi juga dilakukan pada jaringan irigasi dan sumber daya air yang mengalami kerusakan akibat bencana. Pembangunan kembali infrastruktur kini tidak lagi menggunakan pendekatan desain standar, melainkan disesuaikan dengan karakteristik wilayah melalui evaluasi perencanaan dan pemanfaatan teknologi.
"Biasanya bangun dengan desain standar, sekarang tidak lagi. Harus disesuaikan dengan kondisi riil. Kita juga mencoba simulasi di daerah yang sangat rawan, terutama irigasi pegunungan, dengan menggunakan AI untuk menganalisis parameter yang selama ini belum masuk, seperti tingkat kemiringan, curah hujan, dan lainnya," jelas Andy.
Sekretaris BPBD Provinsi Sumbar, Ilham Wahab, menjelaskan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu pada dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang menjadi pedoman koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dokumen tersebut mengatur pembagian kewenangan sekaligus memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan secara terintegrasi.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga memperkuat pemantauan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui Dashboard Satu Data Bencana yang telah terintegrasi dengan Sakato Plan serta terkoneksi dengan Bappenas sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan berbasis data.
"Kita punya Dashboard Satu Data Bencana. Sekarang dashboard itu sudah diintegrasikan ke data perencanaan pembangunan melalui Sakato Plan dan connect ke Bappenas. Kita upayakan semua sektor pulih dengan cepat," kata Ilham.
Melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, pemanfaatan teknologi, serta percepatan pembangunan infrastruktur prioritas, Pemprov Sumbar terus berupaya memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memulihkan kerusakan akibat bencana, tetapi juga menghadirkan infrastruktur yang lebih tangguh sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan produktif. (hm/Diskominfotik Sumbar)