Pembangunan Daerah Mengadopsi Teori Michael P. Todaro
Artikel Dedi Oscar Adams, M.I.Kom.(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK) 27 Juli 2026 12:43:56 WIB
Oleh : Eko Faiz (Kabid Statistik Sektoral, Diskominfotik Sumbar)
Pemerintah Indonesia tidak secara resmi menganut satu teori pembangunan tertentu. Sebaliknya, pendekatan pembangunan nasional merupakan perpaduan berbagai teori yang disesuaikan dengan ideologi Pancasila, amanat UUD 1945, serta visi pembangunan jangka panjang dan menengah nasional.
Beberapa teori yang paling memengaruhi kebijakan pembangunan Indonesia antara lain: a. Teori Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development), Pembangunan ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan kelestarian lingkungan. Teori ini menjadi dasar pelaksanaan pembangunan yang selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Contoh implementasi: pembangunan rendah karbon, energi terbarukan, pengurangan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan.
b. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Berorientasi pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), investasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja. Ini tercermin dalam pembangunan infrastruktur, industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam, serta peningkatan daya saing nasional.
c. Teori Pembangunan Inklusif. Teori ini menekankan bahwa hasil pembangunan harus dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Fokus pada pengurangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
c. Teori Pembangunan Berbasis Tata Kelola (Good Governance). Teori ini menekankan pentingnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, partisipatif, dan bebas dari korupsi. Diimplementasikan melalui reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Satu Data Indonesia.
d. Teori Pembangunan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy). Menekankan bahwa kebijakan publik harus disusun berdasarkan data dan bukti ilmiah. Pendekatan ini semakin kuat melalui implementasi Satu Data Indonesia, statistik sektoral, dan pemanfaatan data digital dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.
e. Teori Pembangunan Partisipatif. Teori ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Diimplementasikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa.
Pendekatan yang Dianut Indonesia Saat Ini dalam praktiknya, menggabungkan beberapa pendekatan tersebut dengan karakteristik utama: Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat, Berbasis data dan bukti (evidence-based policy), Mendukung pembangunan berkelanjutan, Mendorong transformasi digital pemerintahan dan Mengutamakan pemerataan hasil pembangunan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat.
Pembangunan sebagai Proses Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
Michael P. Todaro memandang pembangunan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan per kapita. Pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur ekonomi, sosial, kelembagaan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan harus diukur dari sejauh mana masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih layak, lebih sehat, lebih berpendidikan, dan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berkembang.
Dalam perspektif Todaro, terdapat tiga tujuan utama pembangunan, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs), meningkatkan harga diri (self-esteem), serta memperluas kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan hidup (freedom from servitude). Ketiga tujuan tersebut menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan pembangunan di Indonesia, termasuk di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pembangunan daerah tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga harus mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, setiap program pembangunan harus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai aset utama pembangunan.
Di Sumatera Barat, pendekatan pembangunan yang mengadopsi teori Todaro dapat diwujudkan melalui sinergi antara pembangunan ekonomi, penguatan kualitas sumber daya manusia, dan transformasi digital pemerintahan, Anggaran Pembangunan harus difokuskan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, setiap program pembangunan harus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemerataan pembangunan wilayah, serta tata kelola pemerintahan berbasis data merupakan indikator yang saling melengkapi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sebagaimana dikemukakan oleh Michael P. Todaro.
Mengadopsi teori pembangunan Michael P. Todaro berarti menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tetap penting, namun harus disertai peningkatan kualitas hidup, pemerataan kesempatan, pengurangan kemiskinan, dan tata kelola pemerintahan yang berbasis data. Dengan memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah, Pemerintah Kabupaten dan Kota serta Pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran sehingga pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.