Berita Utama Havina Mirsya \'afra, S. Sos.(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK) 31 Oktober 2024 08:25:23 WIB

---

Mengantisipasi potensi konflik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sumbar. Terdapat permasalahan yang muncul jelang dilaksanakannya Pilkada Serentak tahun 2024, terutama terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 juga tidak menutup kemungkinan meningkatnya potensi-potensi konflik yang mungkin terjadi.

“Kita mendapatkan beberapa informasi yang memang dari Pilkada hari ini cukup banyak persoalan yang muncul. Salah satunya adalah terkait netralitas ASN,” jelas Marwansyah, Kepala Bidang Kewaspadaan Kesbangpol Sumbar saat memimpin rapat yang digelar di Istana Gubernuran, Padang, Rabu (30/10/2024).

Dalam hal konflik kerawanan Pilkada, Marwansyah menyatakan pihaknya sedang memantau beberapa daerah terkait netralitas ASN dan potensi money politic. Salah satunya yang menjadi pembicaraan menurut Marwansyah adalah viralnya grup WhatsApp yang terdiri dari sejumlah ASN di Kota Pariaman untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon).

“Terkait kasus kerawanan pilkada ini, ada beberapa yang kita pantau, diantaranya netralitas ASN, money politic, dan lain sebagainya. Kemudian di Pariaman kalau kita liat kemarin itu sempat viral sejumlah ASN membuat sebuah WA Group untuk mendukung salah satu paslon. Kemudian juga di Padang Panjang, Kota Solok, Kota Bukittinggi,” lanjut Marwansyah.

Menanggapi maraknya kasus netralitas ASN ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar menyatakan banyaknya laporan keterlibatan ASN dalam Pilkada tahun 2024 ini. Secara lebih rinci, terkait kasus netralitas ASN yang terjadi di Kota Pariaman tersebut saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Di Kota Pariaman memang ada kasus netralitas ASN yang sedang kita tangani. Memang di dalam diskusi grup yang dibikin sendiri oleh beberapa aparatur sipil kita, mendiskusikan banyak hal. Dari 15 orang ASN itu, 10 kita teruskan ke kepolisian, kemudian yang lima ke Badan Kepegawaian Negara,” ungkap Muhamad Khadafi, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, Humas Bawaslu Sumbar.

Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sumbar digelar sebagai upaya untuk meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini di daerah. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Forkopimda lingkup Sumbar yang telah tergabung dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sumbar. Selain potensi kerawanan pilkada, rapat ini juga membahas potensi konflik lain seperti ekonomi politik sosial budaya, lahan, dan batas wilayah. (hm/Diskominfotik Sumbar)

• Rapat koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Pembangunan Pertanian tahun 2014
• Pertemuan Rapat Koordinasi Teknis Nasional I Direktorat Budidaya Ternak
• DPR Aceh ke Sumbar Belajar Benahi Pendidikan Pasca Gempa
• Pemprov Sumbar Gelar Fasilitasi Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat
• Sumatera Barat Siap Menyelenggarakan Pilkada Serentak 2015