Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera Barat, Kepala BNPB: Utamakan Kecepatan Penanganan 

Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera Barat, Kepala BNPB: Utamakan Kecepatan Penanganan 

Berita Utama Algamar Arif Safitra, S.I.Kom.(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK) 12 Maret 2024 09:25:35 WIB


Padang - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal (Letjen) TNI Suharyanto memimpin rapat koordinasi penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat yang terjadi sejak Kamis lalu.

Dilaporkan Suharyanto, sebanyak 30 warga meninggal dunia dan 6 orang masih dinyatakan hilang akibat banjir dan tanah longsor, sementara warga mengungsi mencapai 78.877 orang. Kerugian infrastruktur yang diperkirakan mencapai Rp226 miliar.

"Bencana ini cukup masif karena mengakibatkan korban jiwa 27 orang di Kabupaten Pesisir Selatan dan tiga orang di Kabupaten Padang Pariaman," kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Padang, Senin (11/03/2024).

Menyikapi dampak bencana tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan status tanggap darurat guna merespons cepat kondisi penanggulangan bencana. Status tanggap darurat juga ditetapkan di 5 dari 12 daerah terdampak banjir.

Kelima daerah itu yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

Letjen TNI Suharyanto menekankan, seluruh unsur terlibat mengutamakan kecepatan penanganan tanggap darurat bencana. Khususnya berkaitan dengan ketersediaan pangan pokok, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Selain itu, BNPB juga menyerahkan bantuan sementara untuk kebutuhan awal berupa dukungan operasional, logistik dan peralatan, serta Dana Siap Pakai (DSP) senilai total Rp. 1,75 miliar untuk penanggulangan bencana.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menjelaskan bencana banjir dan tanah longsor diakibatkan oleh beberapa faktor di antaranya intensitas curah hujan yang tinggi lebih dari 12 jam.

Bencana banjir dan longsor juga dipengaruhi oleh saluran drainase yang kurang berfungsi dengan baik sehingga terjadi penyumbatan di beberapa titik. Selain itu, juga ditemukan pembangunan infrastruktur dan pemukiman warga yang tidak memerhatikan tata ruang wilayah.

Selain itu, dari hasil pendataan di lapangan, pemerintah menemukan beberapa titik di kawasan longsor terjadi penggundulan hutan dan deformasi. Bangunan penahan dinding sungai rusak dan sejumlah faktor lainnya.

Usai rapat kordinasi penanganan darurat bencana banjir dan longsor tersebut, Kepala BNPB dan Gubernur Mahyeldi mengunjungi beberapa titik bencana secara terpisah untuk meninjau dan menyalurkan bantuan.

Kepala BNPB didampingi Sekdaprov Sumbar Hansastri, melakukan peninjauan ke lokasi bencana banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara Gubernur Mahyeldi mendampingi Sestama BNPB, Rustian meninjau lokasi bencana di Kota Padang dan Kab. Padang Pariaman.

 

(Diskominfotik Sumbar)