Berita Utama () 24 Juli 2014 06:07:09 WIB

---

Era globalisasi yang diikuti dengan perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, menyebabkan setiap organisasi harus menetapkan berbagai strategi dalam usaha meningkatkan kualitas layanannya. Keadaan tersebut menunjukkan adanya persaingan antar organisasi diberbagai bidang, tidak hanya pada organisasi yang berorientasi profit tetapi juga organisasi pemerintah seperti kita ini. Hal ini terbukti semakin gencarnya pemerintah mengharuskan setiap SKPD untuk memberikan pelayanan prima. Komisi Ombudsman Nasional (KON) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 44 tahun 2000 merupakan bukti nyata Presiden untuk berkomitmen setiap layanan jasa harus memberikan layanan prima kepada pelanggan, lembaga negara ini mempunyai kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

• Realisasi Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Akhir Bulan April 2012
• Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengikuti sosialisasi Produk Domestik Bruto Kawasan Hutan Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Kehutanan
• Dharmawanita Persatuan BPM Provinsi Sumatera Barat Anjangsana Dan Menjalin Sirahturrahmi ke Panti Asuhan
• UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melayani penilaian/ sertifikasi mutu bibit.
• Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Mengamankan Lima Kubik Kayu