Berita Utama () 14 Maret 2014 04:04:19 WIB

---

 

Rapat Koordinasi PPK 2014 dilaksanakan di Hotel Pangeran hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 diikuti oleh PPK Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat. Pelaksanaan Aksi PPK merupakan salah bentuk Pemberantasan korupsi di Sumatera Barat dalam rangka tercapainya clean government dalam pelaksanaan pemerintahan sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Daerah Sumatera Barat yang diwakili oleh Asisten Adminstrasi Setda Prov. Sumbar Bapak Sudirman Gani. SH. MM bahwa Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Sumatera Barat adalah salah satu cara guna tercapainya clean government dalam pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam RPJM Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Bapak Sekda mengatakan bahwa Pelaksanaaan PPK mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2015 dan jangka menegah 2012-2014, yang mana strategi ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan langkah-langkah strategis bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari praktek-praktek korupsi serta tercapainya target peningkatan nilai Indek Persepsi Korupsi di Indonesia dengan enam langkah yaitu: (1) melaksanakan upaya pencegahan, (2) melaksanakan langkah strategis di bidang penegakan hukum, (3) melaksanakan upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan, (4) melaksanakan kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor, (5) meningkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi, (6) meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.

 

Mantan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Barat ini menegaskan lagi sebagai langkah nyata bagi daerah dalam upaya pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ini lebih ditekan kepada 3 (tiga hal pokok yaitu, (1) melaksanakan 7 (tujuh) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang merupakan domain kerja Pemerintah Daerah terutama pada strategi pencegahan, (2) Membentuk Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ketua Harian Asisten Pemerintahan dengan anggota inti BAPPEDA, Inspektorat serta SKPD lainnya sebagai pelaksana Aksi, (3) Melaporkan pelaksanaan capaian target Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi setiap Triwulan melalui sistem monitoring UKP4.

Selanjutnya khusus untuk Tim Koordinasi Provinsi juga melakukan Evaluasi yang disesuaikan dengan Paraturan Menteri Perencanaan Nasional dan Ketua Bappenas dan SE Mendagri sebagaimana dikatakan Ketua BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kabid Sosial Budaya Bapak Drs. Yulis Honesti. Msi, bahwa evaluasi lebih diamanatkan kepada beberapa hal antara lain adalah, (1) Melakukan sosialisasi pelaksanaan Aksi PPK bagi Pemerintah Daerah, (2) Melakukan koordinasi penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kabupaten/Kota berupa penajaman/review usulan Aksi PPK kabupaten/Kota, (3) Melakukan penetapan Aksi PPK Kabupaten/Kota, (3) Melaksanakan sosialisasi teknis pelaporan aksi PPK tahun 2014 bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, (5) Melaksanakan verifikasi terhadap klaim capaian laporan dari Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pencapaian target setiap triwulannya, (6) Melakukan pemantauanlangsung ke lapangan terhadap Aksi PPK Kabupaten/Kota. Pada kesempatan ini juga dilakukan penandantangan rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. By. Akral.

 

                                                                                                              

Penandatanganan MoU antara Tim  Aksi PPK Pemprov Sumbar dengan Tim Aksi PPK Kab/Kota

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

  Peserta Rapat Koordinasi Tim Aksi PPK Kab/Kota Se Sumatera Barat

 

 

 

 

 

• Raker Balegda DPRD Sumbar. Isu Budaya dan Pemberantasan Maksiat Jadi Masukan
• Sosialisasi Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Sumatera Barat dimulai
• Rapat Koordinasi Aksi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)
• Sosialisasi Uu No 18/2013 Tentang Pencegahan & Pemberantasan Perusakan Hutan (P3h)
• Acara Penyerahan Bantuan Permodalan PKL Tahun 2014