Berita Utama TITA SHANIA(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) 02 Oktober 2020 15:09:03 WIB

---

Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukkam) RI melaksanakan Konsultasi Publik Pemantapan Wawasan Kebangsaan, pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 2020 di Padang. Konsultasi Publik digelar dalam rangka memetakan dan mengidentifikasi permasalahan kebangsaan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menghimpun informasi dan masukan terhadap isu isu strategis kesatuan bangsa, dari para pemangku kepentingan, ormas, media dan kelompok kelompok masyarakat. Hasil dari konsultasi publik ini akan dijadikan referensi dalam penyusunan kebijakan oleh pemerintah pusat, guna mempererat dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kegiatan yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol Prov. Sumbar ini, pemerintah memperoleh berbagai masukan terkait dinamika dan persoalan persoalan yang menyangkut kesatuan bangsa di Sumbar.

Pada kesempatan tersebut, dibahas isu isu strategis di bidang kesatuan bangsa diantaranya internalisasi nilai nilai pancasila, etika kebangsaan, moderasi beragama, karakter bangsa, masalah kewaspadaan nasional hingga persoalan kampanye hitam, politik uang dan netralitas ASN dalam pemilihan umum. Dalam diskusi yang dipandu moderator, mengemuka berbagai persoalan yang disampaikan oleh peserta diantaranya, permasalahan krisis karakter dalam diri anak anak dan generasi muda serta kemajuan arus informasi dan tekonlogi yang harus di filter dengan baik. Peserta juga mengemukakan bahwa praktek praktek penerapan karakter bangsa belum dilakukan dengan baik. Selama ini, pemberian materi hanya dilakukan tanpa mengevaluasi penerapannya secara menyeluruh.

Menanggapi masukan dan tanggapan dari peserta, narasumber dari Kemenko Polhukkam mengatakan bahwa semua masukan peserta akan dihimpun dan didiskusikan di tingkat pusat. Masukan dan tanggapan yang diberikan oleh elemen elemen masyarakat dan pemangku kepentingan di Sumbar ini akan menjadi salah satu dasar untuk mengukur kondisi wawasan kebangsaan di Sumbar, untuk dijadikan referensi pembuatan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan wawasan kebangsaan dan pemahaman Pancasila di tengah masyarakat. Selain di Sumbar, konsultasi publik ini juga diadakan di 10 provinsi lainnya.

 

• Pemkab Sijunjung Gelar Konsultasi Publik Terkait RKPD 2019
• SP4N mudahkan masyarakat sampaikan keluhan terkait pelayanan publik
• Tingkatkan Partisipasi Politik, Kesbangpol Pasaman Gelar Sosialisasi Pemilu Serentak
• Penataan Kawasan Danau Maninjau Terapkan Konsep Geopark
• Penataan Kawasan Danau Maninjau, Keramba Akan Dikurangi