Hari DPRD Sumbar gelar Rapat Bamus terkait hak interpelasi
Berita Utama DENY SURYANI, S.IP(Sekretariat DPRD Prov. Sumbar) 24 Februari 2020 15:18:48 WIB
DPRD Sumatera Barat menjadwalkan rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang agendanya salah satu terkait persoalan interpelasi kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang diusulkan sejumlah fraksi kepada Ketua DPRD Sumbar.
Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi mengatakan Senin ini pihaknya akan menggelar rapat hari ini dan salah satu agenda pembahasan adalah terkait hak interpelasi.
“Insya Allah kita akan ambil keputusan terkait jadwal rapat paripurna internal,” kata dia.
Ia mengatakan pihak DPRD Sumbar melalui Sekretariat Dewan juga sudah melakukan verifikasi terhadap berkas yang diberikan pengusul hak interpelasi tersebut.
“Dalam rapat pimpinan yang diperluas tersebut kawan-kawan telah sepakat dan akan dilakukan rapat bamus,” kata dia.
Sebelumnya sebanyak tiga Fraksi DPRD Sumatera Barat mengusulkan hak interpelasi kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terkait perjalanan luar negeri dan persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang disampaikan kepada Ketua DPRD Sumbar.
Ketua Fraksi Gerindra Hidayat mengatakan dalam melakukan pengusulan ada tiga fraksi yakni Gerindra, Demokrat dan Golkar.
"Secara lisan kita juga telah menghubungi Indra dt Rajo Lelo agar fraksi PAN ikut dan secara lisan dirinya sudah setuju," kata dia .
Selain itu usulan ini juga telah ditandatangani basah oleh 15 anggota DPRD Sumbar yang terdiri dari 13 anggota DPRD dari fraksi Gerindra, satu dari fraksi Golkar dan satu dari fraksi Demokrat
Ia mengatakan usulan tersebut diserahkan secara langsung kepada Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi di hadapan Sekretaris fraksi Golkar Afrizal, Sekretaris fraksi Demokrat M Nurnas, dan Sekretaris DPD Partai Gerindra Ismunandi Sofyan.
Usulan tersebut terdiri dari empat bundel dokumen tentang hak interpelasi kepada gubernur yang berisikan surat pengantar kepada Ketua DPRD Sumbar.
Kemudian dokumen bukti dukungan pengusung hak interpelasi dari tiga fraksi dan 15 anggota DPRD Sumbar
Setelah itu dokumen alasan serta kajian mengajukan hak interpelasi kepergian gubernur ke luar negeri dan persoalan BUMD. *Humas.(dprd.sumbarprov.go.id)