Maind shet Birokrat Sangat Menentukan Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,

Berita Utama () 22 November 2013 07:40:06 WIB

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Irwan Prayitno, dalam sambutan pembukaan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, di Hotel Pangeran Beach Jum’at 22 November 2013. Bapak Gubernur mengatakan bahwa main shet birokrat atau pejabat sangat menentukan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimanan cara berfikir dan tingkahlaku pejabat sangat perlu pula direformasi. Selama ini masih banyak orang yang belum mengerti dengan Reformasi Birokrasi dan bahkan dari kalangan pimpinan sendiri, dan ada pula orang diluar mengatakan “apa pentingnya Reformasi Birokrasi, apakah tanpa Reformasi Birokrasi pekerjaan tidak bisa dijalankan, dan bahkan dimasa ORDE BARU tidak ada reformasi Birokrasi kenyataannya pekerjaan tetap dapat dilaksanakan”.

Bapak Gubernur disamping membuka acara juga bertindak sebagai nara sumber dengan makalah berjudul “ Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat” beliau menjelaskan bahwa pekerjaan memang dapat dilaksanakaan dan tugas-tugas lain juga dapat dilaksanakan tetapi belum maksimal, dengan adanya Reformasi Birokrasi tugas-tugas yang ada akan dapat dilaksanakan dengan maksimal dan hasilnya juga diharapkan maksimal pula, dengan menggunakan biaya yang sedikit dan waktu yang singkat, Bapak Gubernur mencontoh dalam pengurusan perizinan sebelumnya dilaksanakan mungkin memakan waktu sampai 30 hari, tetapi kalau sudah Reformasi Birokrasi waktu itu cukup satu minggu saja, dimana penelitian atau verifikasi persyaratannya akan lebih dipercepat lagi, jadi jangka waktu dalam mengerjakan perizinan inilah yang disebut dengan Reformasi. Artinya yang direformasi tidak hanya sistem birokrasinya saja tetapi juga sikap mental para birokrat dan personil yang ada, jadi yang direformasi itu tidak hanya maind seet, tetapi juga culture shet dan quality shet , jadi sebaik apapun sistem direformasi atau dibangun kalau manusianya (birokrat) tidak ikut mereformasi dirinya maka hasilnya tetap akan sia-sia.

Gubernur yang juga da’i ini menekankan pula bahwa Reformasi Birokrasi kita benahi dan kita laksanakan yang sesuai pula dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang ada sehingga Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat tercapai dan dipertahankan, diharapkan pula pengarahan pimpinan kepada bawahan minimal satu kali tiga bulan sehingga terdapat komunikasi dua arah antara pimpinan dengan atasan, dan jangan pula pimpinan berlagak ” BOSS”, tetapi lebih kepada pengayoman dan pembimbingan.

Bapak Gubernur juga mengatakan bahwa Reformasi Birokrasi harus diawali oleh pimpinan terlebih dahulu, karena pimpinan merupakan sosok panutan yang harus dipedomain dan ditauladani oleh bawahan, jadi secara garis besar besar Bapak Gubernur mengatakan bahwa Reformasi Birokrasi adalah Meningkatkan kwalitas pekerjaan setiap hari, demikian Irwan Prayitnomenutup pidatonyo.

 

Selain Bapak Gubernur sebagai Nara sumber juga dari Kementerian Keuangan RI yaitu Drs. Eka Saputra. Msi, dengan makalah berjudul “Implementasi Managemen Balanced Score card Pemerintah Provinsi Sumatera Barat”, dimana lebih banyak menyampaikan Reformasi Birokrasi secara teori management dan sangat mendapat perhatian yang sangat besar dari peserta sosialisasi. Sosialisasi ini juga dihadiri oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Dr. H. Ali Asmar. MPd dan juga seluruh kepala SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai ketua Panitia Sosialisai ini adalah Onzukrisno. SH. Msi yang juga kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat, ketika ditanya tentang kendala secara umum pelaksanaan Reformasi di Sumatera Barat, yang bersangkutan mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan mandeknya reformasi birokrasi ini antara lain adalah: masih ada beberapa kelembagaan yang masih overlap dalam memberikan punnish dan reward dan adanya Regulasi yang tumpang tindih, sehingga dalam memberikan punnish dan reward kita juga ragu-ragu karena masih ada pertimbangan-pertimbangan. Maind shet aparatur yang masih kurang berorientasi kepada tupoksi dalam bekerja, sehingga masih ada aparatur yang malas dalam bekerja. Disamping itu komitmen pimpinan dalam memberikan punnish dan reward. Namun hal ini tetap kita benahi sambil berjalan dan sampai sekarang masalah ini sudah dapat kita minimalisir, jelas mantan Kabag Humas Kabupaten Padang Pariaman ini. Sosiliasi ini dibiaya dengan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2013, dan diharapkan dimasa yang akan datang Sosilisasi ini akan dilaksanakan lagi dengan peserta adalah dari Pemerintah Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat, jelas Onzu menutup pembicaraannya (by. Akral)

 

Telah dikunjungi sebanyak 2,257 Kali
Berita Terkait Lainnya :