Gubernur Sumbar : Kemukakan Dialog Dalam Menyampaikan Aspirasi
Berita Utama TITA SHANIA(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) 27 September 2019 13:50:15 WIB
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, mengatakan agar masyarakat mengedepankan cara cara persuasif dalam menyampaikan aspirasi, seperti melakukan dialog konstruktif dengan pemerintah daerah. Hal ini disampaikannya saat memimpin pertemuan dengan jajaran Forkopimda Sumbar, di Istana Gubernuran, Padang, pada Kamis (26/09). Menanggapi eskalasi unjuk rasa aliansi mahasiswa yang meningkat akhir akhir ini di Sumbar, Gubernur mengatakan bahwa pemerintah daerah terbuka untuk berdialog dengan mahasiswa, sehingga permasalahan bisa diselesaikan dengan baik.
Gubernur Sumbar juga menyayangkan aksi unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung di kantor DPRD Sumbar pada 25 September kemarin berakhir ricuh. Kericuhan mengakibatkan kerusakan yang tak sedikit pada sarana dan prasarana gedung. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, menyebutkan bahwa pihaknya telah berupaya mengakomodir keinginan pendemo dengan baik. Ia menambahkan, DPRD Sumbar dan mahasiswa bahkan telah membuat surat yang menyepakati penolakan RUU yang disampaikan langsung ke DPR RI. Pimpinan DPRD menyayangkan sejumlah oknum pada akhirnya justru menyebabkan aksi menjadi tak kondusif.
Pada kesempatan itu, Gubernur Sumbar mengatakan bahwa kericuhan yang terjadi pada aksi massa tanggal 25 September sebetulnya jauh dari karakter masyarakat Minang yang selalu mengedepankan musyawarah dan dialog dalam penyelesaian permasalahan. Ia menilai, selama ini, aksi aksi unjuk rasa yang berlangsung di Sumbar pada umumnya berjalan dengan tertib dan damai. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan hal yang wajar di negara demokrasi, dan dalam hal ini pemerintah dan legislatif di Sumbar sangat terbuka untuk menerima masukan dan kritikan. Gubernur juga menyatakan bahwa sebetulnya isu RUU yang diprotes oleh mahasiswa merupakan kebijakan pemerintah pusat yang tak berkorelasi dengan pemerintah daerah. Meskipun begitu, pemerintah daerah tentu akan menampung setiap kritikan dan masukan dari masyarakat pusat dan menyampaikannya untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat.
Sebagaimana diketahui, sudah hampir dua minggu ini, berbagai aliansi gabungan mahasiswa marak berunjuk rasa hampir di semua daerah di Indonesia. Mereka memprotes pasal pasal yang dinilai kontroversial dalam sejumlah Rancangan Undang Undang (RUU) yang tengah dikebut pengesahannya oleh DPR RI. Di Sumbar, aksi unjuk rasa mahasiswa juga menuntut pemerintah daerah mendorong pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta menuntut pemerintah untuk menghentikan impor komoditas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.