Berita Utama DENY SURYANI, S.IP(Sekretariat DPRD Prov. Sumbar) 12 April 2019 16:43:19 WIB

---

Sekretaris Komisi IV DPRD Sumatera Barat Taufik Hidayat mengatakan anggaran perbaikan irigasi dalam APBD Sumbar 2019 sangat minim sehingga hal tersebut membuat provinsi itu jauh dari upaya swasembada pangan.

Menurut dia kerusakan irigasi tentunya berdampak pada sawah masyarakat dan jika belum ada perbaikan produksi padi mereka tentu ikut berkurang karena pasokan air berkurang akibat kerusakan irigasi tersebut.

Ia mengatakan dalam APBD 2019 contohnya, anggaran yang dialokasikan untuk PSDA cukup rendah yakni hanya 45 persen dari 100 persen yang diusulkan. Akibatnya dana yang seharusnya untuk perbaikan sarana irigasi tentu harus ditunda.

“Politik anggaran kita belum mengarah pada pengoptimalan swasembada pangan karena anggaran perbaikan irigasi masih rendah,” katanya.

Ia mencontohkan di Kota Padang ada Bendungan Koto Pulai yang dibangun menggunakan dana APBN dan ketika itu selesai tentu Pemprov Sumbar harus memperbaiki aliran sungai ke masyarakat.

“Jika anggaran ini belum dianggarkan tentu perbaikan bendungan akan sia-sia karena saluran air belum diperbaiki. Ini yang harus jadi perhatian bersama,” kata dia. *Publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)

• 19 Kelompok Tani dan Petugas Pertanian di Sumbar terima penghargaan di hari Kemerdekaan
• Pencanangan Irigasi dan Swasembada Pangan
• Pembekalan Wali Nagari dalam rangka Gerakan Sumbar Membaca dari Nagari/Desa
• kata Irwan Prayitno, Pembangunan Pariwisata Sumbar Butuh Sinergitas Ranah dan Rantau
• Gubernur Tandatangan Kerjasama Pemerintah Provinsi Sumbar dengan Bank Nagari