Berita Utama EKO KURNIAWAN, S.Kom(Diskominfo) 18 Maret 2019 16:37:29 WIB

---

Tanjung Pati, InfoPublik - “Jadikan desa sebagai wilayah yang istimewa ke depannya,” demikian antara lain disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Anwar Sanusi, Ph.D ketika memberikan arahan saat pembukaan Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Gedung Serba Guna Politeknik Pertanian Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota, Minggu (17/3/2019).

Anwar mengatakan bahwa salah satu program Nawa Cita dari kabinet kerja RI membangun Indonesia dari pinggiran, dalam artian membangun Indonesia dari desa dan nagari sehingga nantinya menyatu dengan perkotaan.

Dikatakan sampai saat ini terdapat 32 persen penduduk Indonesia bermasalah dengan asupan gizi, untuk itu pemerintah melalui Kemendes PDTT di tahun 2019 ini akan mengucurkan sebanyak 400 triliun dana desa guna mengatasi masalah stunting.

“Disinilah peran besar aparatur dan pendamping desa dalam mengelola dana yang cukup besar, manfaatkanlah pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan. Jalin sinergitas dengan lembaga-lembaga pelatihan, termasuk dengan Perguruan Tinggi seperti Politeknik yang ada di sekitar kita. Harapannya desa dan nagari nantinya menjadi tempat yang istimewa, tidak hanya untuk berusaha tetapi juga sebagai tempat tinggal yang nyaman bagi rakyat Indonesia," pungkas Anwar.

Sebelumnya Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Widya Putra mengatakan bahwa dari tahun 2015 sampai saat ini pihaknya telah menerima 285 Milyar dana desa. “Dana desa besar sekali manfaatnya bagi masyarakat kami di nagari, pembangunan tumbuh dengan pesat seiring peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Widya.

Widya menambahkan dengan keberadaan infrastruktur jalan yang menghubungkan masyarakat dalam dan antar nagari membuat pendistribusian arus barang semakin lancar. Terakhir disampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat, atas perhatian yang besar pada Kabupaten Limapuluh Kota.

Bertindak selaku Narasumber Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kemendes PDTT, Bito dan Kepala DPMD Prov Sumbar Drs. H. Syafrizal. MM. Bito menitik beratkan kepada penanggulangan stunting,  dimana dibutuhkan ketersediaan sarana air bersih, penyediaan makanan tambahan, membantu posyandu yang ada serta pengembangan apotik hidup.

Sedangkan Syafrizal mengharapkan 30 persen dana desa diarahkan untuk pembangunan non fisik yang diperkuat dengan ketegasan regulasi dari pemerintah pusat. Disamping itu juga dikatakan Pemprov Sumbar sedang mengusulkan Ranperda Pemberdayaan Masyarakat yang ditujukan guna mengontrol penggunaan dana bantuan yang bersumber dari APBD provinsi.

Sosialisasi ini diikuti sekitar 900 orang peserta terdiri dari aparatur dan pendamping desa, walinagari, kader posyandu dan seluruh anggota Bamus se-Kabupaten Limapuluh Kota. (DPMD/ MMC Diskominfo/eyv)

• Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu untuk Huntap Mentawai
• Pembangunan By Pass dan Pantai Padang Harus Di Segerakan
• Perjanjian Kerjasama anatar BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
• PPNS Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
• Membaca Sambil melihat Pemandangan Kota Padang