Berita Utama TITA SHANIA(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) 22 November 2018 11:53:37 WIB

---

Tak hanya sebagai penonton, warga negara diharapkan mampu memahami politik dan memainkan peran dan fungsinya dengan baik. Hal ini diperlukan agar warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan berpolitik dan proses berdemokrasi, sehingga melalui sumbangsih tersebut dapat dihasilkan pemimpin pemimpin yang berkualitas baik pada level regional maupun nasional.

Sebagai instansi yang berkewajiban memberikan fasilitasi terhadap proses pendidikan politik, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat melalui program program kerjanya terus mengupayakan adanya perbaikan paradigma masyarakat terhadap politik sehingga masyarakat tak lagi apatis memandang domain ini. Masyarakat perlu merasa ikut bertanggung jawab dan mau ikut andil dalam proses demokrasi yang terjadi. 

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, Nazwir, SH, M.Hum mengatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan politik, baik dalam bentuk sosialisasi peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan politik dan pemilu maupun kegiatan pemberian pemahaman tentang politik bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 434 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Untuk itulah, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat mengadakan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat. Bekerja sama dengan sejumlah pemerintah kabupaten/kota, jelang akhir tahun 2018 ini, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat menggelar pelaksanaan dialog politik bagi partai politik, ormas, dan tokoh masyarakat. Pada Selasa (13/11) lalu, kegiatan ini diadakan bagi 350 orang pimpinan ormas dan tokoh masyarakat perempuan serta generasi muda di kota Solok. Dialog politik yang diadakan di Solok ini merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan kegiatan serupa yang sebelumnya telah digelar di kabupaten Dharmasraya dan kabupaten Solok.

Jelang dilaksanakannya pemilihan umum (pemilu) tahun 2019, kegiatan dialog politik ini sangat relevan untuk meningkatkan pemahaman berdemokrasi dan berpolitik, agar masyarakat antusias dalam menyambut helat demokrasi lima tahunan tersebut dan mau meramaikan TPS untuk memberikan suaranya. Jika masyarakat telah memiliki kesadaran yang tinggi akan perannya dalam proses demokrasi, maka masyarakat tak lagi mudah terprovokasi dengan isu isu yang mengarah pada black campaign, SARA maupun money politic.

Domain politik bukan hanya ranah pemerintah, namun ia adalah bagian dari urusan warga negara. Paradigma warga negara yang cenderung apatis terhadap politik mesti diubah. Pendidikan politik mesti diwujudkan dalam level yang nyata sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat arus bawah. Jika politik bersifat mengayomi di tingkat atas, maka pendidikan politik harus juga berperan pada tingkat bawah.

 

• Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Masyarakat.
• Perbedaan Pandangan Politik idealnya Tidak Merusak Harmonisasi dalam Masyarakat
• Perubahan SOTK, Gubernur Ajukan Perubahan Empat Dinas
• Berikan Informasi yang Jelas Kepada Masyarakat
• Gubernur Serahkan Kendaraan dan Peralatan Bencana Kesadaran Masyarakat Penting Menghindari Korban Bencana