Pemerintah Daerah Harus Gandeng OKP untuk Pacu Program Pembangunan

Pemerintah Daerah Harus Gandeng OKP untuk Pacu Program Pembangunan

Berita Utama DENY SURYANI, S.IP(Sekretariat DPRD Prov. Sumbar) 31 Juli 2018 16:43:00 WIB


PADANG - Pemerintah provinsi Sumatera Barat disarankan untuk merangkul berbagai elemen masyarakat, termasuk Organisasi Kepemudaan (OKP) dalam memacu pembangunan daerah. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) hendaknya dapat melibatkan OKP dalam setiap program kegiatan sehingga dapat lebih terarah dan tepat sasaran. Sebaliknya, OKP juga hendaknya dapat membuat program yang bisa disinergikan dengan program pembangunan. 

Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Hidayat, saat beraudensi dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Barat, Jumat (27/7) mengungkapkan hal itu. Menurutnya, dengan sinergi yang terbangun antara pemerintah daerah dengan berbagai organisasi kemasyarakatan maka pelaksanaan program kegiatan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. 

"Salah satunya adalah dengan KNPI. Sebagai organisasi kepemudaan, tentunya akan banyak manfaat yang bisa diambil apabila pemerintah melibatkan organiasi ini," kata Hidayat. 

Dia mencontohkan, pemerintah daerah dapat melibatkan KNPI dalam sosialisasi terhadap permasalahan yang tengah dihadapi. Seperti masalah gizi buruk (stunting) yang saat ini tengah menjadi perhatian serius. 

"OPD terkait dapat melibatkan KNPI dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat sehingga persoalan gizi buruk ini dapat diatasi serta dampak lebih jauh dapt dihindari," ujarnya. 

Dia juga berharap, KNPI juga dapat menyusun program yang sinkron dengan program pemerintah daerah. Sehingga, program KNPI bersama dengan program pemerintah dapat berjalan seiring dan tepat sasaran. 

Demikian juga dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, OPD ini tentunya akan sangat membutuhkan organisasi seperti KNPI dalam melaksanakan program kegiatannya. Sebaliknya, KNPI juga bisa mengajukan program kegiatan kepada OPD tersebut untuk dilaksanakan di tengah masyarakat. 

Dalam kesempatan itu, Ketua DPD KNPI Sumatera Barat Fadli Amran meminta masukan dan saran dari Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mensinergikan program kegiatan KNPI. Dia berharap mendapat masukan agar program yang disusun tidak berbenturan dengan regulasi yang ada.

"KNPI memiliki sejumlah program yang sebagian besar bisa disinkronisasikan dengan program pemerintah daerah. Namun KNPI tentunya memutuhkan masukan dan saran dari DPRD agar sinergitas program tersebut tidak berbenturan dengan aturan yang ada sehingga tidak bisa dilaksanakan," pintanya. 

Calon Walikota Padangpanjang terpilih ini program Sumbar Sehat merupakan program unggulan yang digagas KNPI saat ini. Program ini membidik target memberantas gizi buruk pada anak usia di bawah lima tahun (balita). Sejauh ini, KNPI terus meningkatkan komunikasi dengan OPD agar program tersebut dapat berjalan baik dengan hasil yang maksimal. 

Fadli mengungkapkan, respon pemerintah daerah terhadap program-program KNPI selama ini sangat baik. Ke depan ia berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat terus mendorong dan memberikan dukungan kepada KNPI melalui sinkronisasi program yang lebih banyak lagi. *Publikasi(dprd.sumbarprov.go.id)