Berita Utama () 19 April 2018 18:07:32 WIB

---

Pemerintah telah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus di kabupaten Kepulauan Mentawai dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki potensi pariwisata berupa laut dan pantai yang sangat besar. Pemerintah berkomitmen menjadikan Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kawasan Ekonomi Khusus akan dipusatkan di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai 

Wakil Gubernur Sumatera Barat berserta rombongan dan Tim BPK-RI yang dipimpin oleh Ibu Isma Yatun, anggota V BPK RI, pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 melakukan supervisi perencanaan ke kawasan ekonomi Khusus di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tim Kunjungan kerja di sambut oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Bapak Yudas Sabaggalet S.E., M.M. Tim Kunjungan Kerja selanjutnya melakukan peninjauan ke Kawasan ekonomi Khusus Kepulauan Mentawai. 

Latar belakang penetapan kawasan ekonomi khusus mentawai adalah terdapatnya potensi wisata yang sangat besar di wilayah kabupaten Kepulauan Mentawai. Salah satu dari sekian banyak daya tarik mentawai adalah adanya spot surfing yang disukai oleh wisatawan mancanegara.

 Kunjungan wisatawan ke Mentawai saat ini sekitar 9.000 org/tahun  orang dana di prediksi akan meningkat menjadi 300.000 org/tahun  apabila kasawan KEK terlah terwujud. Untuk mendukung percepatan terwujudnya KEK perlu dipersiapkan berbagai infrastruktur. 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan mentawai telah menyediakan lahan sebesar 2.600 hektare di Taileleu di Pulau Siberut yang siap dikembangkan untuk pembangunan sarana prasarana seperti hotel mall, bandara, sarana olahraga, pelabuhan dan bandar udara internasional, sekolah, rumah sakit, termasuk kawasan industri.

 Insfrastruktur perhubungan berupa lapangan terbang juga perlu di perbaiki. Saat ini landasan pacu bandara Rokot di pulau Sipora sepanjang 800 meter akan di perpanjang menjadi 1800 meter sehingga dapat didarati pesawat jenis ATR. 

Dengan pembanguan KEK di Mentawai pada akhirnya diharapkan akan mendukung ekonomi masyarakat setempat menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera.

sumber : (UPTD. Sistim Informasi Keuangan Daerah – Bakeuda Sumbar)

• KUNJUNGAN KERJA DPRD PROVINSI JAMBI KE DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT
• RAKOR PERENCANAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
• KUNJUNGAN EMMA YOHANNA KE BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA BARAT
• KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI KE SUMBAR
• KUNJUNGAN KERJA WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT KE DINAS KESEHATAN KAMIS, 12 JANUARI 2017