Komisi I DPRD Sumbar Desak pemerintah daerah lakukan perbaikan irigasi
Berita Utama DENY SURYANI, S.IP(Sekretariat DPRD Prov. Sumbar) 28 Februari 2018 07:37:24 WIB
PADANG,- Anggota Komisi I DPRD Sumbar Sumbar Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Padang Taufik Hidayat, mendesak Pemerintah daerah segera memperbaiki bendungan irigasi Koto tuo Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, Sumatera Barat. Sebab, Belum diperbaikinya bendungan tersebut akan berdampak buruk terhadap hasil produksi para petani.
" Aksi demo yang dilakukan para petani Koto Tanggah Kemarin(Selasa, 22/2-red) menandakan masih minimnya perhatian pemerintah daerah akan kebutuhan petani untuk melakukan aktivitas bercocok taman, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Jika tidak, hasil produksi dan kesejahteraan para petani akan terganggu, " katanya Senin,(26/2)
Ia mengatakan, telah beberapa kali meninjau bendungan koto tuo dengan melibatkan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). Namun, janji mereka untuk segera memperbaiki tidak terlaksana. Hasil pertanian sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat banyak. Tidak hanya itu, pertanian merupakan sektor yang dapat mendongkrak PDRB.
" kebutuhan air untuk para petani harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Jika tidak, bagaimana cara mereka untuk untuk melakukan aktivitas pertanian sementara air tidak ada, " katanya.
Dewan fraksi Hanura DPRD Sumbar ini menambahkan, mayoritas kehidupan petani jauh dari kesan sejahtera namun mereka tetap bekerja dengan iklas. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus terhadap para petani karena tanpa mereka kebutuhan pangan tidak akan terpenuhi.
"Jebolnya bendungan koto tuo berdampak kepada keringnya sawah seluas 1.004 hektar pada Kecamatan Koto Tangah. Hal tersebut diperparah dengan, sebanyak 465 kolam ikan mengalami kekeringan, "katanya.
Ada pun sejumlah aspek yang harus menjadi perhatian serius untuk pemerintah daerah yang meliputi ketersediaan pupuk, kebutuhan air dan alat alat pertanian.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, M Nurnas mengatakan 60 persen irigasi di Sumbar berada dalam keadaaan rusak. Sementara sekitar 230 ribu hektar sawah di Sumbar membutuhkan saluran irigasi.
Ia mengatakan, persoalan irigasi tak mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, dengan banyaknya irigasi yang rusak akan membuat target 3 juta ton padi yang dicanangkan pemerintah daerah akan sulit tercapai.
Dipaparkannya, beberapa permasalahan yang terjadi pada irigasi-irigasi di Sumbar adalah, banyaknya pintu air yang sudah rusak, saluran yang sudah bocor dan lain-lain.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano menyampaikan, saat ini Sumbar sudah berada dalam kondisi swasembada pangan, dan pemerintah daerah sedang mendorong Sumbar untuk menuju mandiri pangan. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah Sumbar sampai pada posisi kedaulatan pangan.
"Agar Sumbar bisa sampai pada fase kedaulatan pangan, dibutuhkan sarana irigasi yang memadai. Tinggal lagi bagaimana pemerintah daerah bisa menyediakan hal tersebut, dengan dukungan pusat juga tentunya," kata Arkadius.*Publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)