BPS dan Pemerintah Daerah Tidak Pernah Sejalan Soal Data Kependudukan
Berita Utama EKO KURNIAWAN, S.Kom(Diskominfo) 01 Agustus 2017 20:05:40 WIB
Bukittinggi, 31 Juli 2017
Permasalahan kependudukan begitu dinamis dan tidak kunjung selesai dari tahun ketahun dimulai dari data jumlah angka kelahiran, tenaga kerja, pengangguran sampai angka kematian.
Untuk itu perlu adanya data akurat agar permasalahan tersebut dapat terurai dan terselesaikan melalui kebijakan-kebijakan strategis pemerintah.
Tetapi itu agak sulit untuk dilakukan, karena terkendala penyajian data antara pemerintah dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang selalu berbeda. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Nasrul Abit saat membuka secara resmi acara Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk Bagi Aparatur Dinas Dukcapil Kab/Kota se- Sumatera Barat di Hotel Grand Malindo, Bukittinggi, Senin 31 Juli 2017.
"Data antara BPS dan Dinas Catatan Sipil angkanya tidak pernah sama, akibatnya pemerintah daerah kesulitan data mana yang paling benar dan bisa dipedomani dalam membuat kebijakan " ungkapnya.
Sesuai dengan UU No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan yang sangat terbatas. Untuk itu Wagub berharap kepada seluruh aparatur pengelola administrasi kependudukan Kab/Kota untuk bekerja dengan baik dan berinovasi agar data yang dihasilkan akurat dan dapat dijadikan acuan, " ujar Nasrul Abit diakhir sambutannya.