Padi Tanam Sabatang

Berita Utama () 02 Januari 2009 17:01:12 WIB


Â

Jum'at, 06 Juni 2008
 Subsidi Pupuk Dikurangi
Secara Bertahap Dialihkan ke Pupuk Organik
 
Tanam padi : Wapres Jusuf Kalla menanam padi sabatang di Kota Padang
 
Pemerintah akan mengurangi anggaran pupuk bersubsidi secara bertahap. Anggaran tersebut secara bertahap dan proporsional akan diarahkan untuk meningkatkan subsidi pupuk organik.

”Selain ramah lingkungan, juga mampu mengurangi beban APBN,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla pada pencanangan padi tanam sabatang dan penggunaan pupuk kompos jerami, di Parak Buruak, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Kototangah, Padang, kemarin. Pemerintah menilai penggunaan pupuk organik lebih menguntungkan ketimbang pupuk an-organik. Selain itu, terkadang petani kurang memahami mekanisme penggunaan pupuk an-organik sehingga lahan menjadi keras karena terlalu banyak unsur kimianya.

Ia mengakui, selama ini tata niaga pupuk bersubsidi banyak masalah. Selain sistemnya yang masih membutuhkan perbaikan, distribusinya juga kerap dialihkan distributor dan petani ke perkebunan. “Sebenarnya ini menjadi tanggung jawab PT Pusri dan kepala daerah untuk mengamankannya. Mestinya, kepala daerah harus menyelesaikan persoalan ini secepatnya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Kalla yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.

Sekarang saja, kata Kalla, pemerintah mesti mensubsidi Rp3.000/kg pupuk Urea, karena harga Urea seharusnya Rp4.000/kg. Sedangkan dijual di pasaran Rp1.200/kg. “Ke depan beban subsidi ini akan semakin meningkat seiiring kian mahalnya harga gas sebagai bahan dasar pembentuk pupuk Urea. Bahkan pupuk jenis NPK jauh lebih mahal lagi, karena umumnya bahan bakunya diimpor dari luar,” jelas Saudagar Makassar itu.

Menyikapi kondisi tersebut, Kalla mengungkapkan pentingnya digalakkan penggunaan pupuk organik. ”Kalau untuk pupuk Urea pemerintah berikan subsidi sekitar Rp3.000 per kilonya. Maka tak salah juga pemerintah memberi subsidi Rp1.000 per kilo pupuk organik. Pasti nanti petani akan mau gunakan pupuk organik,” kata Wapres.

Ia juga memberikan formula, jika suatu daerah mampu meningkatkan produksi padi namun penggunaan pupuk urea (an-organiknya) turun maka diberikan subsidi. “Kita beri subsidi silang. Tiap daerah yang bisa menaikkan produksinya dengan mengurangi pupuk urea, kita berikan subsidi. Untuk itu, kita meminta para gubernur maupun bupati berlomba-lomba melakukan peningkatan produksi tetapi dengan pupuk kompos. Jadi saya minta gubernur seluruh Indonesia berlomba alihkan subsidi pupuknya. Nanti kelebihan ureanya bisa kita ekspor,” kata Wapres.

Galakkan Pupuk Organik

Dalam perhitungan Wapres, produksi padi harus ditingkatkan 3 persen per tahun. Saat ini konsumsi nasional mencapai 33 juta ton. Sedangkan pertambahan penduduk mencapai 1,5 persen. Sementara setiap tahunnya lahan persawahan menyusut sekitar 100 hektare. Padahal untuk menambah lahan pertanian semakin sulit. “Jadi satu-satunya tingkatkan produksi teknis, yakni melalui teknologi, bibit yang baik, pupuk, dan cara penanaman yang baik,” kata Wapres.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumbar Marlis Rahman melaporkan bahwa jumlah penduduk Sumbar 1.052.100 orang, 639.700 di antaranya merupakan petani atau 60 persen. Dari jumlah tersebut, 476.800 adalah petani padi dan palawija. Peningkatan produksi dan efisiensi, jelas Wagub persoalan krusial yang akan diselesaikan Pemprov Sumbar.

Usai berdialog dengan masyarakat, Jusuf Kalla didampingi Hj Mufidah Kalla, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Ketua Komisi X Irwan Prayitno, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Darul Siska, Ketua DPRD Sumbar Leonardy Harmainy, Wali Kota Padang Fauzi Bahar, dan pejabat teras lainnya, langsung mempraktikkan penanaman padi tanam sebatang.Â

jk2

Â