Serapan APBD Sumbar 2016 di Atas Nasional
Berita Utama () 28 Oktober 2016 07:25:01 WIB
erapan APBD Sumatera Barat (Sumbar) 2016 pada triwulan III masih di atas nasional, meskipun terhambat oleh sejumlah kendala diantaranya pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Kementerian Keuangan.
"Serapan APBD kita untuk keuangan mencapai 57,65 persen di atas nasional 44,2 persen sedangkan untuk fisik 67,04 persen juga di atas nasional 51,4 persen," sebut Kepala Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau Pemprov Sumbar, M. Yani di Padang, Rabu.
Meski lebih tinggi dari nasional, namun realisasi fisik masih di bawah target yang ditetapkan provinsi yaitu 68 persen.
"Pekerjaan fisik saat ini masih berjalan. Biasanya selesai pada November atau Desember, karena itu angka realisasi biasanya baru akan maksimal pada triwulan IV," ujarnya.
Secara umum ia menyebutkan realisasi APBD Sumbar 2016 telah mencapai Rp2,7 triliun.
M.Yani menyebutkan secara umum kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran ini diantaranya terlambatnya penetapan Penguasa Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada awal tahun. Saat itu, gubernur Sumbar dijabat Reydonnyzar Moenek yang sebagai Penjabat (Pj).
Kemudian, pemotongan DAU juga berpengaruh terhadap serapan anggaran karena masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ragu untuk melaksanakan kegiatan.
"Persoalan keengganan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi PA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena takut tersangkut kasus hukum juga menjadi persoalan tersendiri dalam penyerapan anggaran ini," ujarnya.
Selain itu, ia membeberkan dalam realisasi fisik, pembebasan lahan juga menjadi kendala yang belum teratasi.
"Ke depan, mungkin, dalam pelaksanaan kegiatan, pembebasan lahan harus selesai sebelum kegiatan dimulai agar tidak menjadi persoalan," katanya.
Terkait realisasi tertinggi di Sumbar, M.Yani mengatakan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan serapan keuangan 74,11 persen dan fisik 79,60 persen.
"Secara nominal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah merealisasikan Rp26,7 miliar dari anggaran Rp35,06 miliar," katanya.
Sementara itu, Biro Bina Sosial Sekretariat Provinsi Sumbar menjadi SKPD terendah dalam realisasi APBD 2016 triwulan III yaitu keuangan 28,98 persen dan fisik 40 persen.
Namun, M.Yani menegaskan rendahnya serapan anggaran di Biro Bina Sosial itu bukan disebabkan rendahnya kinerja. Tetapi karena sebagian besar anggaran terserap untuk pembangunan Masjid Raya Sumbar sedangkan pekerjaan hingga saat ini masih berjalan.
"Anggaran terbesar biro itu sebesar Rp20 miliar untuk Masjid Raya Sumbar. Sekarang pekerjaannya masih berjalan," katanya