Peningkatan Pengembangan Kualitas Teknis dan Wawasan SDM Pengelola Perpustakaan dan Kearsipan se-Sumatera Barat

Berita Utama ROMI ZULFI YANDRA, S.Kom(Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) 13 Juni 2013 02:56:09 WIB


Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Bimbingan Teknis Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Teknis dan Wawasan SDM Pengelola Perpustakaan dan Kearsipan se-Sumatera Barat yang diselenggarakan pada tanggal 9 s.d 15 Juni 2013 di Hotel The Axana Padang.

Kegiatan ini merupakan kegiatan peningkatan dan pengembangan kulitas teknis bagi SDM pengelola perpustakaan dan kearsipan bagi lembaga perpustakaan dan kearsipan yang ada di Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Sumatera Barat. Dimana pesertanya perwakilan dari Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Sumatera Barat yang berjumlah 30 orang.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dua metode pembelajaran yaitu metode belajar di lokal (Hotel The Axana) dan  metode kunjungan lapangan (Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DI Yogyakarta).

Narasumber yang memberikan materi dari Arsip Nasional RI, Perpustakaan Nasional, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, Komiisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini dalam meningkatkan kualitas dan pengembangan fungsional arsiparis yang ada di Indonesia ini akan diterbitkan Surat Keputusan Menpan tentang angka kredit yang baru yang sesuai dengan sistem kerja dari arsiparis tersebut yang mana selama ini angka kredit yang ada hanya banyak pekerjaannya untuk lembaga kearsipan tidak banyak pekerjaan arsiparis yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disampaiikan dalam ceramahnya Direktur Akreditasi dan Profesi Kearsipan Arsip Nasional RI, Dr. Chaterina Sofriani). Dengan telah dikeluarkan Surat tentang penetapan angka kredit yang baru nantinya maka tunjangan arsiparis akan naik, dimana sudah diusulkan oleh Arsip Nasional beberapa waktu yang lalu ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.