Paket Kebijakan Ekonomi X Akan Berisi 3 Kelompok DNI
Penanaman Modal AMRIZAL, S.Sos(Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 11 Februari 2016 18:15:48 WIB
AKARTA - Pemerintah siap merilis Paket Kebijakan Ekonomi X yang salah satunya berisi tentang revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Dengan revisi DNI ini, maka investasi dipastikan akan meningkat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution enggan membeberkan berapa angka peningkatan investasi di RI. "Harapannya karena lebih terbuka dengan penanaman modal, maka kesempatan, daya tarik investasi akan tinggi," ucap Darmin, Jakarta, Rabu (10/2/2016).
Menurut Darmin, dengan revisi DNI ini maka akan ada tiga kelompok dalam porsi saham asing untuk beberapa industri dan sektor. Nantinya, porsi saham asing akan dibatasi maksimal mencapai 67 persen, dari yang sebelumnya 49 persen.
"Kita membedakan tiga kelompok, yang pertama perubahannya banyak yang tadinya membatasi penanaman modal termasuk asing itu semakin luas. Nah memang kita mengusahakan agar kelompoknya jangan terlalu banyak ragamnya ya sudah kelompok kita 49 persen,51 persen dan 67 persen," imbuhnya.
Darmin menambahkan, untuk porsi saham asing yang mencapai 100 persen, maka sektor atau industri ini akan keluar dari DNI. Dengan kata lain, jika asing mendominasi sahamnya 100 persen, maka hal tersebut bukan termasuk dalam DNI.
"100 persen sudah hilang dari daftar, begitu boleh 100 persen dia akan keluar dari daftar DNI, berarti boleh, tidak ada pengaturan penaman modal. Hampir semua berubah, saya sulit mengatakan mana yang lebih besar perubahannya," ungkapnya.
Darmin mengungkapkan, revisi DNI ini mencakup beberapa sektor. Dirinya akan menjelaskannya jika keputusan revisi DNI disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Seluruhnya, kita sudah selesai, apakah Presiden akan memutuskan diumumkan atau masih perlu misalnya kalau dianggap perlu perbaikan ya kita lakukan, tapi kalau diputuskan umumkan ya kita umumkan," ungkapnya.
Revisi DNI ini masuk ke dalam paket kebijakan ekonomi X. Tidak menutup kemungkinan, paket kebijakan ekonomi X hanya berisi tentang revisi DNI. "DNI saja sudah banyak sekali, itu ada ratusan bidang sehingga untuk menjelaskan itu di sidang kabinet saja waktunya pasti panjang," tukasnya