Berita Utama NONONG HANUGRAH, A.Md(Dinas Kelautan dan Perikanan) 03 Februari 2016 22:13:12 WIB

---

Setelah diberlakukannya otonomi daerah, sebagian besar kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan ke daerah. Pelimpahan kewenangan yang besar ini disertai tanggung jawab yang besar berupa kewajiban daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Dengan demikian untuk menghadapi berbagai persoalan seperti kemiskinan, pemerintah daerah tidak bisa lagi menggantungkan penanggulangannya kepada pemerintah pusat. Di dalam kewenangan otonomi yang dipunyai daerah, melekat pula tanggung jawab untuk secara aktif dan secara langsung mengupayakan pengentasan kemiskinan di daerah bersangkutan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki inisiatif kebijakan operasional yang bersifat pro masyarakat miskin.

Salah satu kebijakan pembangunan yang dipandang tepat dan strategis dalam rangka pembangunan daerah, sekaligus mengantisipasi dimulainya era perdagangan bebas adalah kebijakan pengembangan ekonomi lokal. Kebijakan pengembngan ekonomi lokal pada hakekatnya merupakan kebijakan pembangunan di daerah yang didasarkan pada pengembangan sektor-sektor yang menjadi prioritas unggulan yang diusahakan dalam aktivitas ekonomi masyarakat lokal (Wiranto, 2004).

Pengembangan ekonomi lokal pada hakikatnya adalah merupakan pembangunan ekonomi di suatu wilayah kabupaten atau kota, yang merupakan kerjasama antara seluruh pelaku ekonomi di wilayah yang bersangkutan. Pembangunan ekonomi lokal merupakan bagian integral dari pembangunan daerah. Pendekatan konsep pembangunan ekonomi lokal ini memberikan peluang kepada suatu komunitas untuk berperan dan berinisiatif menggerakkan sumberdaya-sumberdaya lokal yang ada untuk membangun komunitas tersebut. Dengan adanya pembangunan ekonomi lokal ini memungkinkan kelompok masyarakat miskin produktif seperti nelayan dapat masuk dalam mata rantai perekonomian yang lebih besar (Dendi et al, 2004).

Dalam rangka pengembangan ekonomi lokal, value utaamanya adalah mampu berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan. Kemiskinan sudah menjadi isu sentral dan global dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi lokal. Saat ini, paradigma kemiskinan bergeser menjadi subject to subject (Nasdian, 2005). Artinya bahwa dalam penanganan kemiskinan perlu lebih melibatkan penduduk miskin sebagai subjek pembangunan dan diharapkan penanggulangan kemiskinan nantinya dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat (Muchtar, 2006). Selanjutnya kesejahteraan memerlukan beberapa perhatian. Pertama ruang lingkup masyarakat adalah sebagai suatu sistem yang terintegrasi. Kedua kemandirian merupakan bentuk sistem kerjasama yang bersifat interdependen, sinergis dan bersistem. Ketiga kemiskinan memiliki dimensi dinamis dan berkelanjutan secara mandiri. Keempat krisis ditempatkan sebagai sesuatu yang mengganggu dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam lingkup luasan dan waktu yang secara substansial membahayakan dan menjauhkan dari pencapaian kesejahteraan dan kelima kesejahteraan yang adil diartikan tercapainya keseimbangan antara kesempatan, kontribusi dan imbalan yang dapat diraih oleh setiap pihak dalam bermasyarakat.

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjamin sumber daya alam, sosial dan budaya yang dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian pada generasi sekarang, juga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Pembangunan  berkelanjutan tersebut dapat dilakukan dengan inventarisasi dan analisis potensi sumberdaya lingkungan fisik, biologi, dan sosial budaya. Inventarisasi potensi fisik perikanan di kabupaten kepulauan mentawai dilakukan untuk melihat kesesuaian lingkungan fisik untuk pengembangan perikanan berkelanjutan. Inventarisasi potensi biologi dilakukan untuk mengetahui hasil tangkapan yang terdapat di kawasan Perikanan Kabupaten Kepulauan mentawai. Inventarisasi potensi sosial budaya dilakukan untuk mengetahui potensi budaya masyarakat setempat yang dapat menjadi aset dalam mengembangkan perekonomian lokal.  

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Samudera Indonesia. Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dikelilingi oleh perairan dengan luas laut ekonomis 78.018,43 km2. Perairan Mentawai memiliki potensi sumberdaya perikanan yang besar untuk dikelola. Potensi lestari ikan pelagis Kabupaten Kepulauan Mentawai 127.721 ton/tahun. Potensi sumberdaya ikan tentunya dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan dan pendapatan daerah (DKP Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012).

Pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2007-2011 mengalami peningkatan sebesar 78,29 %. PDRB atas dasar harga berlaku pada sektor perikanan tahun 2007-2011 mengalami peningkatan sebesar 94,06 % (BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012). PDRB daerah tersebut berdasarkan sektor perikanan dan seluruh sektor dari tahun 2007 hingga 2011 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata pertahunnya sebesar 18,11 % dan 15,59 %. Pendapatan perkapita Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2006 sebesar Rp 12.177.390, 64 dan pada tahun 2007 sebesar Rp 13.760.877,04. Bertambahnya hasil pendapatan daerah tentunya dipengaruhi oleh sektor perikanan dan perkembangan kegiatan perikanan yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kegiatan perikanan dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya perikanan yang tersedia yang tujuannya untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah.

Ketersediaan sumberdaya perikanan yang besar di Kabupaten Kepulauan Mentawai tentunya harus memiliki dampak peningkatan kesejehteraan masyarakat dan mampu berkntribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan di kabupaten Kepulauan Mentawai. Dalam kerangka mengoptimalkan Sumberdaya perikanan di Kabupaten Kepulauan Mentawai maka perlu pengoptimalan center of fisheris yaitu pelabuhan perikanan yang merupakan aset pemerintah daerah dalam mengembangakan potensi sumberdaya lokal yang ada.

Pelabuhan perikanan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap. Pelabuhan ini memiliki peluang besar untuk memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan karena merupakan pelabuhan perikanan satu-satunya yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap merupakan salah satu sentra ekonomi perikanan yang terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pelabuhan tersebut dilengkapi berbagai fasilitas seperti fasilitas pokok, fungsional dan fasilitas tambahan/ penunjang. PPP Sikakap memiliki beberapa kelebihan diantaranya letaknya strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat, berdekatan dengan pasar ikan sehingga aksesnya lebih mudah, serta ketersediaan sumberdaya ikan di sekitar perairan setempat.

Kondisi Geografis dan potensi Sumberdaya Alam di kabupaten kepulauan mentawai merupaka aset besara bagi daerah dalam rangka mengembangkan sub sektor perekonomian daerah. Sumber Daya Alam yang terdiri dari sub sektor perkebunan, pariwisata, perikanan tangkap dan perikanan budidaya mempunyai karakter dan menjadi sektor basis dalam meningkatkan PDRB kabupaten kepulauan mentawai. Keberadaan sektor basis perikanan khususnya selain meningkatkan PDRB yaitu berdampak kepada terjadinya prime mover dan meningkatkan jumlah angkatan kerja. Sektor basis perikanan tangkap kabupaten kepulauan mentawai berperan dalam program mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dilihat besarnya sumbangan PDRB serta peningkatan kesejehteraan masyarakat pada umumnya.

Untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan wilayah perikanan di kabupaten kepulauan mentawai, perlu ada keseimbangan antara target ekonomi, ekologi dan sosial. Oleh karena itu, pendekatan konsep dalam pengembangan ekonomi lokal potensi perikanan tangkap agar terwujud keseimbangan yaitu pendekatan pembangunan berkelanjutan.

Konsep Pembangunan Ekonomi Lokal sektor perikanan tangkap Kabupaten kepulauan Mentawai di awali mengenali potensi yang dimiliki serta memberdayakan berbagai sumber daya tersebut sebagai dasar dalam membangun daerah, khususnya perekonomian daerah dengan memperhatikan antara lain; kondisi ekonomi masyarakat, potensi sumber daya alam dan manusia, serta sosial dan infrastruktur yang tersedia untuk mencapai tujuan di atas. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut selanjutnya disusun perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penekanannya adalah pembangunan yang berdasarkan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang potensial untuk menciptakan peluang pekerjaan dan menstimulasi aktivitas ekonomi baru berbasis lokal.

Pengembangan ekonomi lokal merupakan sebuah pendekatan yang menghubungkan daerah pedesaan atau daerah terbelakang dengan sistem ekonomi pasar guna memacu kegiatan ekonomi daerah tersebut. Pengembangan dan integrasi tersebut dicapai dengan berfokus pada klaster yang memberikan kesempatan bagi kaum miskin untuk memainkan peranan penting dalam kegiatan ekonomi itu. Pada gilirannya, implementasi pengembangan ekonomi lokal akan meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan dan kesempatan, serta memunculkan strategi untuk menjaga agar sebagian besar kesempatan memperoleh pendapatan bertahan di daerah yang bersangkutan. Daerah akan menerima manfaat berupa peningkatan kegiatan ekonomi sebagai akibat dari peningkatan pendapatan rumah tangga, di samping memperoleh pendapatan langsung.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Kepulaua Mentawai berdasarkan kekhasan daerah tersebut yaitu sangat cocok pengembangan  secara berkelanjutan potensi perikanan tangkap, pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang potensial untukmenciptakan peluang kerja dan menstimulasi aktivitas ekonomi baru. Pembangunan ekonomi harus tepat sasaran sehingga   pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan potensi dari wilayah tersebut. Kabupaten Kepulauan Mentawai dibagi menjadi wilayah-wilayah yang disebut kecamatan-kecamatan maka dalam pembangunannya kabupaten mengenali masing-masing kecamatan tersebut. Upaya ini juga dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah.Pengembangan ekonomi lokal sektor perikanan tangkap Kabupaten kepulauan Mentawai diarahkan untuk mencapai tiga tujuan yang saling berkaitan, yaitu a) penciptaan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja; b) berkurangnya jumlah penduduk miskin; c) terwujudnya mata rantai kehidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihood) (Dendi et al., 2004).

Secara ekonomi pengembangan ekonomi lokal sektor perikanan tangkap daerah kabupaten kepulauan mentawai di maksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat kontribusi PDRB sektor perikanan yang terus meingkat. kontribusi pendapatan sektor perikanan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan mentawai pada tahun 2000-2010. Persentase (nilai Z) dari kontribusi sektor perikanan meiliki nilai yang berkisar 11,75-13,25 %. Pada tahun 2000, sektor perikanan memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah sebesar 11,75 % dari total pendapatan daerah, begitu juga pada tahun 2013, sektor perikanan memberikan kontribui pada pendapatan daerah sebesar 13,80 %.

Akan tetapi pertumbuhan ekonomi dari sektor perikanan ini belum mampu menciptakan income distribution. Pertumbuhan ekonomi terpusat di 3 kecamatan yaitu kecamatan sikakap yang merupakan central kegiatan perikanan tangkap.

Faktor yang menyebabkan rendahnya income Distribution adalah karena pemerintah provinsi hanya memfokuskan pengembangan perikanan tangkap di 3 kecamatan tersebut terlebih di wilayah Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap kecamatan sikakap. Disparitas ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi lokal sektor perikanan belum secara penuh memberikan multiple efek bagi kesejehteraan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan mentawai. Jika kita lihat potensi kelautan dan penangkapan di kabupaten tersebut maka dapat di katakan bahwa ada miskom antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam mengembangkan sektor perikanan tangkap.  

Berdasarkan data BPS, 2013 Armada kapal penangkap ikan yang ada di PPP Sikakap terdiri atas Kapal Motor (KM), Perahu Motor Tempel (PMT), dan Perahu Tanpa Motor (PTM). Jumlah kapal pada tahun 2006 sebanyak 219 kapal dan pada tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 191 kapal hingga pada tahun 2010 hanya terdapat 110 kapal yang mendarat di PPP Sikakap. Penurunan pada tahun 2007 dan 2010 diakibatkan oleh adanya bencana alam yaitu terjadinya gempa dan tsunami di daerah tersebut khususnya di Sikakap sehingga nelayan yang biasanya menangkap ikan dilarang melaut oleh pemerintah setempat.

Potensi jumlah nelayan di PPP Sikakap tahun 2005 hingga 2008 jumlah nelayan mengalami peningkatan dan didominasi oleh nelayan penuh. Hal ini menunjukkan bahwa sumberdaya ikan yang tersedia pada tahun tersebut masih banyak dan nelayan asing belum banyak melakukan aktivitas penangkapan ikan di Perairan Mentawai. Jumlah nelayan penuh pada tahun 2009 hingga 2011 cenderung berkurang. Nelayan penuh pada tahun 2011 berjumlah 34 orang, hal ini diduga karena adanya bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Kabupaten Mentawai pada tahun 2010. Selain itu, berkurangnya jumlah nelayan diakibatkan adanya kapal-kapal ukuran besar yang melakukan aktivitas penangkapan di Perairan Mentawai. Kapal-kapal tersebut datang dari daerah lain yaitu Sibolga, Bengkulu, Jawa dan Padang.

Untuk mewujudkan pembanguan berkelanjutan pemerintah daerah menekankan pada penjagaan kelestarian lingkungan perikanan. Hal ini terlihat bagaimana fokus Pemerintah Daerah kepada program rehabilitasi SDA sektor kelautan seperti penanaman magrov. Selain itu fungsi pengawasan perikanan yang di tegakkan oleh pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan seperti pengawasan aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan lokal maupun pendatang oleh badan pengawas perikanan, dalam hal ini mengawasi keberlanjutan Sumberdatya Ikan yang ada seperti pelarangan penggunaan pukat harimau atau trawl, mengawasi hasil tangkapan yang tidak layak tangkap susui Undang-Undang kelauatan tang berlaku serta mengawasi kemungkinan pencemaran yang akan terjadi.

Dalam proses pengembangan ekonomi lokal, Kabupaten Kepulauan Mentawai memperhatikan komponen-komponen pendukung, baik dari internal maupun eksternal yang bisa mempengaruhi kelancaran proses pengembangan ekonomi lokal yang diharapkan. Beberapa faktor tersebut ialah infrastruktur dan kondisi lingkungan. Investasi di bidang infrastruktur sangat berperan besar dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal. Dalam  penentuan jenis infrastruktur yang akan disiapkan untuk suatu daerah harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Sedangkan kondisi lingkungan dalam hal ini ialah penciptaan tools yang memudahkan proses pengembangan ekonomi lokal, seperti penciptaan peraturan dan payung hukum, prosedur administratif pajak, dan pungutan biaya, serta biaya-biaya tak terduga lainnya.

Pengembangan ekonomi lokal sektor perikanan tangkapa kabupaten Kepulauan Mentawai  memainkan peranan penting dalam mendorong kapasitas masyarakat dan membantu mereka dalam memperkuat posisi. Program penguatan yang dikembangkan difokuskan pada : a) pembentukan basis kolektif atau mendorong kemapanan organisasi, b) meningkatkan ketrampilan dan kapasitas masyarakat, serta c) menyiapkan wahana bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan. masyarakat merupakan kelompok yang paling lemah dan memerlukan dukungan untuk menyuarakan kepentingan mereka maupun untuk meningkatkan ketrampilan mereka. Mengorganisir para masyarakat ke dalam sebuah kelompok hanyalah merupakan salah satu bagian dari upaya untuk mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Konsep pengembangan ekonomi lokal yang di kembangkan adalah pembangunan yang pro-masyarakat miskin yaitu yakni : 1) investasi pada peningkatan sumber daya manusia dan kapital sosial penduduk miskin; 2) kebijakan dan pelayanan yang menghasilkan tersedianya secara luas dan berkelanjutan kebutuhan dasar masyarakat (akses pangan, air bersih, perumahan, kesehatan dan pendidikan); 3) kebijakan dan pelayanan yang mengurangi biaya-biaya transaksi sehingga membuka peluang bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pekerjaan dan atau nilai tambah dari usaha sendiri; 4) peningkatan akses masyarakat miskin kepada sumber daya ekonomi (modal, lahan, sarana produksi, informasi pasar dan lain-lain); dan 5) pembangunan yang ramah lingkungan.

Oleh : Cici Anggara, S.Pi. MP

• Belum ada data yang terkait.